PENASULTRA.ID, WAKATOBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (P2APBD) 2020.
Persetujuan tersebut akhirnya disetujui setelah melewati proses pembahasan yang cukup panjang dan alot dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Sabtu 31 Juli 2021.
Terdapat lima fraksi dan badan anggaran DPRD Kabupaten Wakatobi yang menyetujuinya. Kelima fraksi tersebut yakni Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem serta Fraksi gabungan Gerindra dan PAN. Kemudian fraksi gabungan Demokrat dan Hanura.
Meski disetujui, semua fraksi memberikan sejumlah catatan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan perbaikan kinerja dalam upaya mensejahterakan rakyat.
“PAD yang belum maksimal dicapai OPD saat ini yang harus ditingkatkan, melakukan perencanaan yang baik disetiap pembangunan agar hasilnya terukur dari tahun ke tahun. Penggunaan aset alat berat Dinas PU harus lebih jelih dan cermat dalam rangka meningkatkan PAD,” jelas Jubir Badan Anggaran DPRD Wakatobi, Badalan saat membacakan pandangan umum.
View this post on Instagram
“Memperhatikan beasiswa kedokteran serta memperbaiki managemen RSUD agar bisa melayani masyarakat dengan baik,” tambah Badalan.
Sementara itu, Jubir Fraksi Nasdem, La Ode Nasrullah meminta agar PDAM melakukan grand design dalam mencapai pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Termasuk perlu adanya audit terhadap pengguna jasa PDAM.
Ditempat yang sama, Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar, berharap dimasa pemerintahan Haliana-Ilmiati Daud visi perubahan menuju masyarakat sentosa terus digaungkan seperti pemerintahan Arhawi-Ilmiati Daud sebelumnya.
Untuk diketahui, setelah P2APBD 2020 disetujui, Pemkab Wakatobi akan melakukan konsultasi ke Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk di evaluasi.
Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: Yeni Marinda
Discussion about this post