Dorong Pertumbuhan UMKM-PAD, Hamrin Ajak Anggota DPRD Konsel Rutin ‘Ngopi’ di Warkop

PENASULTRAID, KONAWE SELATAN — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan, Hamrin mengajak seluruh koleganya di DPRD Konsel untuk memanfaatkan keberadaan warung kopi (warkop) dan rumah makan di wilayah Andoolo sebagai ruang diskusi produktif sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat.

Menurut Hamrin, aktivitas sederhana seperti berdiskusi di warkop memiliki dampak strategis, tidak hanya dalam memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami mengajak seluruh anggota DPRD untuk menjadikan warkop dan rumah makan di Andoolo sebagai ruang bertukar pikiran sekaligus menyerap aspirasi. Ini langkah sederhana, tetapi berdampak besar bagi pemberdayaan UMKM lokal,” ujar Hamrin, Senin 6 April 2026.

Ia menegaskan bahwa belanja makanan dan minuman di wilayah Konawe Selatan merupakan bagian dari kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain membantu pelaku usaha, aktivitas tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hamrin menjelaskan, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), usaha rumah makan dan restoran dikenakan pajak sebesar 10 persen. Oleh karena itu, semakin tinggi aktivitas konsumsi di daerah, maka semakin besar pula potensi PAD yang dapat dihimpun.

“Kalau kita belanja di daerah sendiri, maka bukan hanya usaha masyarakat yang tumbuh, tetapi juga PAD meningkat. Ini menjadi siklus ekonomi yang sehat bagi daerah,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu pelaku usaha warkop di Andoolo, Sasliasyah yang juga dikenal sebagai koordinator pengusaha rumah makan di kawasan tersebut, menyambut baik dorongan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya dukungan nyata dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pajak itu pada prinsipnya baik, tapi harus dibarengi dengan dukungan pemerintah untuk meramaikan kawasan Andoolo. Kami tidak keberatan, asalkan diberlakukan secara merata dan adil,” ungkap Sasliasyah.