PENASULTRA.ID, BOMBANA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bombana resmi menetapkan tujuh poin rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) tahun 2021, Senin 31 Mei 2021.
Penetapan Perda itu digelar lewat rapat paripurna DPRD dihadiri langsung oleh Bupati Bombana H. Tafdil bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.
Ketua DPRD Bombana, Arsyad mengatakan ketujuh Raperda yang ditetapkan menjadi Perda diantaranya, Perda tentang biaya transportasi jemaah haji, Perda sarang burung walet, Perda retribusi, Perda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Perda tentang tata cara pemilihan kepala desa, kemudian Perda tentang rancangan barang milik daerah dan Perda tentang perhotelan.
“Sebenarnya, penetapan tujuh Raperda menjadi Perda telah diagendakan untuk ditetapkan lewat rapat paripurna pada April lalu, namun saat itu Bupati Bombana tidak hadir sehingga DPRD sepakat menunda sampai ada waktu bupati untuk hadir untuk kita tetapkan ketujuh Raperda secara bersama,” kata Arsyad dalam sambutannya.
Menurutnya, harusnya total Raperda yang ditetapkan atau disahkan menjadi Perda ada sembilan poin. Namun karena terdapat dua Raperda yang perlu dilakukan kajian ulang atau perbaikan.
“Kedua Raperda yang batal kita tetapkan sebagai Perda yaitu Perda tentang perubahan status kelurahan Lameroro menjadi desa Talabennte di kecamatan Rumbia dan Raperda pembentukan desa Gambere di Poleang Barat,” ungkapnya.
Discussion about this post