Oleh: Khaziyah Naflah
Sampai saat ini problem minyak goreng masih menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Walaupun stok melimpah, namun harga di pasaran masih terbilang sangat tinggi.
Dalam hal ini presiden Joko Widodo, membuat sebuah kebijakan untuk menurunkan harga minyak goreng, yakni dengan cara menghentikan eskpor CPO atau minyak goreng tersebut.
Sebagaimana dilansir, voaislam.com, (22/04/2022) Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menyetop ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai, Kamis (28/4).
Kebijakan tersebut diambil dalam rapat terbatas tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, di Istana Merdeka, Jumat (22/4).
Jokowi berjanji akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini, agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri tetap terjaga dengan harga terjangkau.
Namun benarkah jika penghentian ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sendiri bisa menstabilkan harga, atau justru akan membuat harga meroket dan menambah beban rakyat, serta membuat rakyat buntung?
Pengamat Ekonomi Bhima Yudistira mengemukakan, masih belum bisa dipastikan. Pasalnya Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) ini mengungkapkan, kebijakan tersebut harus dibarengi keputusan lainnya untuk menurunkan harga minyak goreng.
“Apakah harga minyak goreng akan turun? Belum tentu harga akan otomatis turun kalau tidak dibarengi dengan kebijakan HET di minyak goreng kemasan,” kata Bhima kepada Suara.com pada Minggu (24/4/2022).
“Pasokan 20 persen dari total ekspor CPO untuk kebutuhan minyak goreng lebih dari cukup. Estimasi produksi CPO setahun 50 juta ton, sementara penggunaan untuk minyak goreng hanya 5-6 juta ton alias 10 persen-nya. Sisanya mau disalurkan ke mana kalau stop ekspor?” Tanya Bhima.
Discussion about this post