Sementara itu, misi ketiga berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan. Gubernur ASR menekankan reformasi birokrasi melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, dan seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, serta tenaga kesehatan. Integritas birokrasi juga dikuatkan melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala perangkat daerah.
Dalam pemaparannya, Gubernur ASR menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan provinsi, menjadi prioritas. Hingga 2024, dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik.
Targetnya, pada 2030 sebanyak 95 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap dengan rata-rata peningkatan sepanjang 61 km per tahun.
Di sektor pendidikan, ASR-Hugua meluncurkan program beasiswa lima tahun bagi 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Semua program pembangunan harus tersistematis dan berbasis kajian matang. Anggaran berasal dari rakyat, maka penggunaannya harus akuntabel dan berdampak langsung,” tegas ASR yang juga merupakan mantan Pangdam Hasanuddin Makassar.
Di bidang kesehatan, fokus pembangunan diarahkan pada perluasan jaminan kesehatan, peningkatan layanan dasar, serta penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, dan malaria, khususnya di wilayah terpencil.
Di sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan target strategis untuk mencapai swasembada pangan melalui pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029.
Atas semua itu, Gubernur ASR mengajak seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terus berinovasi dan menggali potensi daerah guna mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
ASR menegaskan bahwa upaya tersebut harus dilakukan secara kreatif, tidak monoton, dan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berdua berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di semua sektor guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah,” pungkas Gubernur ASR dengan penuh semangat.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Sultra, J. Robert dalam laporannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum penting dalam rangka penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, yang dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Kedua agenda ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mengakselerasi pembangunan di Sultra sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban publik atas jalannya pemerintahan.
Robert menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, dengan memperhatikan aktivitas masyarakat dan dinamika pembangunan.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, guna mewujudkan pembangunan Sultra yang selaras, terarah, dan berkelanjutan.
Diketahui, Musrenbang ini turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud. Hadir pula Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda, Sekda Sultra, Bupati/Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post