Indonesia Darurat Kekerasan Seksual

Oleh: Fitri Suryani, S.Pd

Pemerhati anak dan pendidikan Retno Listyarti meminta kepolisian menelusuri dugaan prostitusi anak dalam kasus yang menimpa gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Pasalnya, para pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengiming-imingi korban mendapatkan pekerjaan dan uang.

Hingga Selasa (30/05) Polda Sulawesi Tengah telah menahan lima tersangka dari 11 terduga pelaku dan memeriksa sejumlah saksi. Meski demikian hasil penyelidikan belum mengungkap motif para pelaku (Bbc.com, 31/05/2023).

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah atau Kapolda Sulteng, Irjen Agus Nugroho menuai kontroversi usai menyebut kasus yang menimpa R, 15 tahun, di Parigi Moutong bukan termasuk pemerkosaan.

Dalam konferensi pers 31 Mei 2023, Agus Nugroho memilih diksi persetubuhan anak di bawah umur dibanding pemerkosaan terkait kasus pemerkosaan terhadap anak 15 tahun di Parigi Moutong (Parimo). Agus beralasan tidak ada unsur kekerasan maupun ancaman dalam kasus tersebut (Tempo.co, 04/06/2023).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini tentu bukan hal yang baru. Kasusnya pun kian meningkat. Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus (Cnnindonesia.com, 28/01/2023). Miris!

Jumlah itu merupakan yang terlapor, namun tidak menutup kemungkinan jumlahnya lebih banyak lagi yang tidak terlapor. Kasus tersebut jelas bukan tanpa sebab, mengingat banyak faktor yang dapat menjadi penyebabnya.

Adapun di antara penyebabnya, yaitu: sanksi yang tidak menimbulkan efek jera. Hal ini nampak dari makin tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di negeri. Ini seakan mengonfirmasi sanksi yang ada tak memberikan efek jera.

Pun perbedaan definisi atas kasus tersebut makin memperkeruh kondisi. Di satu sisi mengatakan kasus tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual, namun di sisi lain hal itu tidak dianggap sebagai kekerasan seksual. Kalau sudah begini kian sulit untuk menjerat pelaku ke ranah hukum.

Selain itu, tak dipungkiri saat ini begitu banyak media yang minim nilai edukasi, tak terkecuali yang mampu merusak moral, seperti tontonan porno. Parahnya media yang berisi cabul tersebut mudah diakses oleh semua kalangan.

Di samping itu, sistem yang ada saat ini pun seolah mengondisikannya. Bagaimana tidak, sudahlah pergaulan antara pria dan wanita seakan tanpa batas, minimnya peran keluarga dan kurangnya kontrol masyarakat. Ditambah lagi adanya hak asasi manusia (HAM), sehingga banyak yang menggunakan tameng tersebut atas segala yang dilakukan, walau hal itu merupakan tindakan amoral.