“Hutan bukan sekadar kekayaan alam, tetapi aset nasional yang menopang ketahanan pangan, energi, dan ekonomi masyarakat. Melalui REDD+, Indonesia telah berhasil mengurangi emisi hingga 20,25 juta ton CO₂e. Target FOLU Net Sink 2030 merupakan tonggak penting untuk memastikan pemulihan dan perlindungan hutan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat,” tutur Novia Widyaningtyas.
Sebagai lembaga pengelola dana untuk upaya pelestarian lingkungan hidup, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memastikan pendanaan berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata terhadap lingkungan.
“Pembayaran berbasis hasil dari GCF bukan sekadar hibah. Ini merupakan mandat bagi bangsa untuk memastikan setiap rupiah memberikan dampak terukur bagi masyarakat dan iklim. Kami memastikan masyarakat adat, perempuan, dan komunitas lokal menjadi penerima manfaat utama dari pengelolaan hutan lestari,” kata Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan.
Melalui komitmen ini, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif lintas sektor serta akselerasi inovasi pembiayaan untuk memastikan upaya konservasi hutan berlangsung semakin inklusif, efektif, dan transformatif.
Dengan memandang hutan sebagai aset nasional, Indonesia mendorong model pembangunan yang menghubungkan ekonomi hijau, inklusi sosial, pengurangan emisi dan ketahanan iklim demi keberlanjutan generasi mendatang.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
https://youtu.be/KzcgKkhESTg?si=Qw9XauVKfHW8ekjE
Discussion about this post