“Sebagai contoh pemerintah pusat membangun waduk (primer), rekan-rekan gubernur, bupati/walikota diharapkan membangun sarana pendukung tersier di sekitarnya,” tambahnya.
Presiden juga menginstruksikan para kepala daerah untuk mengidentifikasikan kelebihan maupun kekurangan kabupaten/kota.
“Buat kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. Bangun kerjasama antar daerah dengan baik, seperti urusan pengelolaan sampah. Lalu saya harapkan juga adanya backup data di daerah bapak ibu sekalian,” tekan Jokowi.
Presiden juga menekankan para gubernur untuk mendukung penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024.
“Bantu dan sukseskan PON 2024,” tegas Jokowi.
Presiden juga mengharapkan para kepala daerah untuk menyiapkan ruangan, dan cathlab guna menunjang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah masing-masing.
Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan urusan anggaran dan keamanan terkait Pilkada serentak di depan para kepala daerah. Jokowi meminta anggaran Pilkada serentak segera diselesaikan.
“Saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk Pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan, koordinasikan dengan Forkopimda, karena kita belum pernah memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak,” kata Presiden.
“Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan agar disampaikan kepada Kapolda, kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung. Ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di dalam kegiatan Pilkada yang kita akan selenggarakan di bulan November mendatang,” terangnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sultra mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.
“Setelah ini saya akan kembali ke Sultra untuk segera menindaklanjuti arahan bapak presiden. Saya akan berkoordinasi dengan penyelenggara, pengawas Pemilu serta jajaran TNI Polri untuk memitigasi berbagai potensi kerawanan Pilkada yang ada,” kata Andap.
Andap memberikan tanggapan terkait pembangunan IKN. Ia ungkapkan kekagumannya terhadap IKN yang tidak hanya sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai langkah visioner yang mengubah wajah bangsa untuk generasi mendatang.
“IKN bukan hanya simbol komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga merubah mindset dan pola kerja kita,” ujar Andap.
Akhirnya, Andap menegaskan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sultra beserta 2.749.010 masyarakat di jazirah Sultra mendukung konsep keberlanjutan pembangunan IKN yang diusung pemerintah.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post