PENASULTRA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun (HCB) tidak perlu berlama-lama menunaikan janji saat kongres PWI di Bandung. Tiga bulan pasca terpilih dan menerima amanah sebagai Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028, HCB bertekad salah satu programnya adalah menggolkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis bagi seluruh PWI Provinsi di Indonesia.
HCB menjelaskan, program UKW PWI Pusat atas dukungan penuh Kementerian BUMN ini akan dimulai pada 28 Desember 2023. Pada tahap awal akan dimulai di tiga PWI Provinsi yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut). Targetnya seluruh 38 PWI Provinsi ditambah satu daerah khusus yaitu PWI Solo akan dilaksanakan UKW gratis melalui PWI Pusat.
Dalam menjalankan program UKW PWI kerja sama dengan Kementerian BUMN ini, kata HCB, Direktorat UKW PWI telah menyiapkan infrastruktur tata kelola pengujian yang seiring dengan telah dikeluarkannya peraturan Dewan Pers Nomor 03/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW).
Direktur LUKW PWI Firdaus Komar mengatakan, berkaitan dengan infrastruktur sosial tata kelola pengujian di dalamnya, sejalan dengan hasil asessmen psikotes menjadi pedoman dalam penetapan SK para penguji. Selanjutnya para penguji wajib mengisi dan menandatangani pakta integritas penguji, penandatanganan kode etik penguji dan kode perilaku penguji.
Selain itu, untuk meningkatkan tata kelola pengujian di LUKW PWI, saat ini telah selesai disusun draft buku pedoman pengelolaan LUKW PWI.
“Masih menunggu finalisasi terkait dengan modul-modul mata uji yang saat ini Dir UKW sharing dengan komisi kompetensi PWI,” jelas Firdaus.
Berkaitan dengan LUKW PWI dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, Ketua PWI Pusat telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian BUMN. HCB mengaku Kementerian BUMN mempercayai bahwa wartawan adalah bagian utama industri pers yang akan bekerja secara profesional. Atas profesionalitasnya itu maka pemerintah dan industri lain, termasuk BUMN, sangat memperhatikan industri pers.
Salah satu bentuk perhatian itu antara lain diberikan oleh Kementerian BUMN dan jajaran BUMN dalam bentuk dukungan penyelenggaraan UKW. Dukungan tersebut juga diberikan dengan harapan industri pers tetap mampu membaca dengan tajam setiap fakta di lapangan, tanpa menyakiti atau melukai.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir saat menyampaikan persetujuan dukungan program UKW, mengatakan, saat ini merupakan era keterbukaan informasi dimana setiap informasi tersedia secara terbuka. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan penting sebagai mitra pemerintah dan industri lain dalam mengabarkan atau melakukan koreksi yang membangun.
“Posisi media menjadi penting sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi dan membuat khalayak menjadi semakin terliterasi dengan baik,” ujar Erick.
Discussion about this post