PENASULTRAID, SINJAI — Pemerintah Kabupaten Sinjai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD secara hibrida di Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Senin 30 Maret 2026.
Forum ini menyoroti tantangan ketimpangan pendapatan, kualitas pertumbuhan ekonomi, serta konsistensi perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Ratnawati Arif dan dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), DPRD Sinjai, organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, BUMD, instansi vertikal termasuk BPS Sinjai, forum anak, forum perempuan, organisasi masyarakat, serta seluruh camat.
Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman menegaskan RKPD harus menjadi dasar perencanaan pembangunan yang terukur dan akuntabel. Ia menyebut DPRD telah menghimpun 548 pokok pikiran melalui reses, kunjungan kerja, serta aspirasi langsung masyarakat yang diinput dalam SIPD.
Pokok pikiran tersebut mengacu pada lima pilar utama, antara lain peningkatan infrastruktur strategis, kualitas sumber daya manusia, tata kelola dan pelayanan publik, serta mutu lingkungan hidup dan ketertiban masyarakat.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel, A Darmawan Bintang yang mewakili gubernur menyoroti ketimpangan pendapatan antarmasyarakat yang perlu ditekan bersama antara provinsi dan kabupaten.
Ia menyatakan tantangan pembangunan ke depan adalah mendorong pertumbuhan yang lebih merata, produktif dan bermutu melalui penguatan investasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Darmawan, akselerasi pembangunan pada 2025 telah mendorong pertumbuhan ekonomi, namun kualitasnya harus ditingkatkan dan selaras dengan tema pembangunan nasional dan provinsi.
Ia menekankan pentingnya penguatan sektor unggulan Sinjai seperti pertanian, perikanan, kelautan dan industri mikro, serta memastikan seluruh program pembangunan 2027 tertuang dalam RKPD untuk menghindari munculnya program di luar perencanaan.
Discussion about this post