Sejumlah kepala daerah yang berencana maju di Pilkada serentak 2024, tiba-tiba muncul bak pahlawan kesiangan menggelar nobar.
Sejumlah flyer bertebaran di media sosial terkait “kampanye sebagai kepala daerah yang baik dan peduli” bertajuk nobar. Ada mobilisasi massa yang dilakukan sejumlah pemda, menugaskan camat, lurah, hingga kepling, ormas, OKP, ormawa demi meriahnya nonton bareng.
Sejumlah walikota “tiba-tiba suka bola” demi citra jelang pilkada. Sejumlah ruas jalan di berbagai kota, akan ditutup karena walikota ikut nobar.
Fasilitasi nobar oleh pemerintah kota akan berkonsekuensi biaya. Biaya sewa tenda, kursi, pengeras suara dan sound system, jasa para pengisi acara. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab. Apakah biayanya diambil dari APBD atau dari uang operasional kepala daerah?
Hal tersebut perlu diawasi oleh semua pihak agar nobar tetap menjadi nobar untuk rakyat, bukan pencitraan “peduli rakyat” jelang pilkada serentak.(***)
Penulis adalah Fungsionaris PDIP
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post