PENASULTRAID, KONAWE SELATAN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Selatan tahun 2027 resmi digelar pada 9 April 2026 di lantai tiga Kantor Bupati Konawe Selatan.
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah untuk tahun mendatang, dengan mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Infrastruktur Dasar dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan yang Berkelanjutan serta Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.”
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Sekretaris Daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, serta anggota DPRD Konawe Selatan, termasuk unsur pimpinan DPRD.
Musrenbang tingkat kabupaten ini merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya sukses dilaksanakan Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten menjadi momentum penting dalam menyelaraskan berbagai usulan dari masyarakat yang telah dihimpun dari tingkat bawah. Forum ini juga berfungsi sebagai wadah integrasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan instrumen penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran.
“Musrenbang RKPD ini adalah ruang strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Aspirasi yang telah dihimpun dari desa dan kecamatan harus benar-benar dikawal agar terakomodasi secara maksimal dalam perencanaan tahun 2027,” ujar Hamrin dalam keterangannya, Senin 13 April 2026.
Dalam tema yang diangkat, terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menempatkan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing daerah di tengah dinamika pembangunan nasional dan global.
Selain itu, pemenuhan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian serius, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, akses air bersih, dan layanan dasar lainnya dianggap sebagai fondasi penting dalam membuka konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hamrin menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah.
“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, Musrenbang RKPD 2027 juga menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
Menurut Hamrin, pendekatan pembangunan berkelanjutan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Discussion about this post