Fenomena politik gimik juga mempengaruhi cara masyarakat menilai seorang pemimpin. Tidak sedikit orang yang akhirnya lebih mengenal gaya komunikasi seorang pejabat daripada mengetahui kebijakan yang telah dibuatnya.
Pemimpin yang aktif membuat konten sering dianggap lebih bekerja dibandingkan pemimpin yang jarang muncul di media sosial, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Hal ini menunjukkan bahwa kita sering kali lebih mudah menilai sesuatu yang terlihat daripada sesuatu yang benar-benar berdampak.
Padahal, banyak pekerjaan pemerintah yang hasilnya tidak langsung terlihat. Memperbaiki sistem pelayanan publik, menyusun regulasi yang baik, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, atau memperkuat pendidikan membutuhkan waktu yang panjang.
Program-program seperti ini mungkin tidak viral, tetapi justru memiliki manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat.
Media sosial memang telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi. Perubahan ini tidak bisa dihindari. Namun, media sosial seharusnya menjadi sarana untuk menjelaskan kebijakan, menerima masukan masyarakat, dan membangun transparansi, bukan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Sebagai warga negara, kita perlu belajar menjadi penonton yang kritis. Jangan mudah menilai keberhasilan seorang pejabat hanya dari video yang sering muncul di media sosial.
Yang perlu ditanyakan adalah apakah pelayanan publik menjadi lebih baik, apakah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, apakah anggaran digunakan secara efektif, dan apakah kebijakan tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan.
Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang mampu membedakan antara komunikasi yang baik dan pencitraan yang berlebihan. Popularitas memang penting dalam politik, tetapi popularitas tidak boleh menggantikan kualitas. Media massa juga memiliki peran yang besar.
Pemberitaan seharusnya tidak hanya mengikuti konten yang sedang viral, tetapi juga mengajak masyarakat memahami substansi kebijakan. Ketika media lebih banyak membahas sensasi daripada isi program, ruang publik akan semakin dipenuhi oleh politik yang dangkal.
Politik memang membutuhkan komunikasi. Pemerintah tidak boleh bekerja dalam diam tanpa memberi informasi kepada masyarakat. Namun, komunikasi hanyalah alat, bukan tujuan. Yang seharusnya menjadi tujuan utama adalah pelayanan yang baik, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Politik gimik mungkin mampu memenangkan perhatian masyarakat dalam waktu singkat. Namun, perhatian tidak selalu berarti kepercayaan. Cepat atau lambat, masyarakat akan menilai seorang pemimpin bukan dari seberapa sering ia tampil di media sosial, melainkan dari seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sudah saatnya politik kembali diukur dari hasil kerja, bukan dari banyaknya konten. Sebab yang dibutuhkan rakyat bukan hanya tontonan yang menarik, tetapi pemerintahan yang mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
Dalam demokrasi, gimik bisa mencuri perhatian, tetapi hanya kerja nyata yang mampu menjaga kepercayaan publik.(***)
Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post