PENASULTRA.ID, KENDARI – Tolak ukur capaian keberhasilan suatu daerah tidak lengkap jika hanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya belaka. Akan tetapi, perlu pula diamati laporan pertanggungjawaban keuangannya.
Untuk hal yang terakhir, adalah gawean dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.
Sebagai salah satu kepala daerah yang patuh akan amanah undang-undang, Bupati Buton Tengah (Buteng), H. Samahuddin telah menyetor Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa 23 Maret 2021.
Usai penyerahan LKPD 2020, Samahuddin optimis, Pemkab Buteng kembali dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sultra untuk kali keempat.
“Kita sudah dapat tiga kali WTP. Semoga kembali dapat WTP. Demi dapat WTP lagi, kami terus berjuang,” tutur Samahuddin.
Di hari yang sama, selain Pemkab Buteng, ada tiga daerah yang juga menyerahkan LKPD-nya ke BPK RI Perwakilan Sultra. Mereka masing-masing, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan, LKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
LKPD 2020 ini merupakan tahun ketujuh bagi Pemda seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.
“Dengan menyusun LKPD berbasis akrual, Pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, kekayaan serta perubahan kekayaan, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih,” jelas Ali Mazi.
Menurut politis Partai NasDem itu, akrual dalam laporan keuangan memiliki dua metode pencatatan akuntansi, yakni berbasis kas dan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas.
Sedangkan akuntansi berbasis akrual, selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi.
Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas.
“Namun, pelaporannya juga lebih kompleks daripada yang berbasis kas,” timpal Ali Mazi.
Untuk itu Ali Mazi berharap, BPK RI Perwakilan Sultra terus memberikan arahan, bimbingan dan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan oleh Pemda sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
“Karena opini BPK RI atas laporan keuangan merupakan suatu cerminan dan salah satu tolok ukur atau indikator penilaian akuntabilitas Pemda,” terang Ali Mazi lagi.
Setelah Pemda menyampaikan LKPD kepada BPK, maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan untuk memberi keyakinan apakah pemerintah daerah telah menyajikan secara wajar semua akun dalam laporan keuangan.
Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Andi Sonny, LKPD akan menjadi dasar pemberian opini dengan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara general audit terhadap komponen laporan keuangan.
“Mulai dari neraca, laporan realisasi anggaran hingga kepada catatan atas laporan keuangan dan laporan operasional,” bebernya.
Adanya kepatuhan para kepala daerah yang telah menyerahkan LKPD tahun anggaran 2020 tepat waktu, Sonny mengucapkan terimakasih.
“Ada yang delapan hari lebih cepat. Kami memang sarankan lebih cepat dan isinya oke. Jangan cepat tapi isi laporannya tidak oke,” imbuh Sonny.
Dengan adanya penilaian opini dari BPK, maka akan menciptakan reputasi yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang disajikan. Tentu hal itu menjadi pelengkap atas capaian keberhasilan suatu daerah.(Adv/*)
Penulis: Yeni Marinda
Editor: Irwan
Discussion about this post