PENASULTRAID, KENDARI — Free Palestine Network (FPN) Pokja Kendari menggelar aksi solidaritas Palestina pada Sabtu pagi, 8 Februari 2026. Aksi yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga sekitar 09.30 Wita itu dimulai di Bundaran Tank Kota Kendari dan berakhir di Gerbang Wisata Toronipa.
Di Bundaran Tank, puluhan anggota FPN Pokja Kendari membentangkan spanduk bertuliskan “Tinjau Ulang Keikutsertaan Indonesia di ‘Dewan Perdamaian’ Trump.” Massa aksi juga membawa bendera Indonesia dan Palestina serta menunjukkan poster-poster dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Sekitar pukul 20.30 Wita, peserta aksi bergerak dari Bundaran Tank menuju Gerbang Wisata Toronipa bersama puluhan anggota komunitas sepeda GSCC (Gowes Sultra Cycling Community).
Setibanya di lokasi, peserta kembali membentangkan spanduk, bendera, dan poster. Masyarakat yang melintas turut diajak untuk membubuhkan tanda tangan dukungan pada poster yang disediakan.
Koordinator lapangan sekaligus Ketua FPN Pokja Kendari, Rahmawati Amin mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari aksi serentak Free Palestine Network yang digelar di sejumlah kota di Indonesia.
“Aksi ini merupakan bagian dari aksi serentak di beberapa kota di seluruh Indonesia oleh FPN. Aksi dilakukan pula di Jakarta, Bandung, Bogor, Jember, Surabaya, Makassar, Majene, Baubau, dan Tarakan,” ujar Rahmawati, Sabtu.
Menurut Rahmawati, dalam seruan aksi nasional kali ini, Free Palestine Network menilai bahwa ketika keadilan dipermainkan dan perdamaian dipimpin oleh pelaku kezaliman, Indonesia tidak boleh diam.
“Oleh karena itu, kami menyerukan agar pemerintah Indonesia meninjau ulang keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian Trump yang sarat kepentingan dan mengkhianati perjuangan Palestina,” tegasnya.
Sikap tersebut ditegaskan pula oleh Sekretaris Jenderal FPN, Furgan AMC melalui siaran pers. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Donald Trump.
“Presiden Prabowo perlu meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Donald Trump,” kata Furgan.
Ia menjelaskan bahwa BoP bukan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak memiliki mandat internasional yang sah.
BoP dibentuk sepihak oleh Donald Trump dengan piagam yang disusun sendiri, tanpa menyebut Palestina maupun Gaza sebagai subjek utama.
“Tidak ada satupun perwakilan Palestina di dalamnya. Bahkan tidak ada klausul yang menegaskan komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Lebih anehnya lagi justru pelaku genosida Netanyahu malah masuk dalam struktur Dewan Perdamaian tersebut di mana Trump menjabat sebagai ketua seumur hidup,” ujar Furqan.
Discussion about this post