Ketiga, bahwa potensi peningkatan PAD dari kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak dan kendaraan bermotor yang diduga memiliki identitas rangkap atau tanpa identitas jauh lebih potensial untuk digarap daripada memaksa pemilik kendaraan luar provinsi pindah plat nomor kendaraan bermotor.
Keempat, bahwa pengalihan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor menjadi bahan bakar untuk kebutuhan industri mengurangi PBBKB. Maka Pemda dengan Polri harus serius mengejar para mafia BBM yang mengalihkan BBM bersubsidi menjadi BBM non subsidi untuk kebutuhan industri.
Kelima, bahwa Pemda harus memasang alat (meteran) bagi pelaku usaha yang menggunakan air permukaan sebagai salah satu sektor pajak daerah provinsi. Pembayaran pajak dengan cara ditaksir berpotensi melahirkan kebocoran atau main mata antara wajib pajak dengan oknum pegawai di badan pendapatan daerah (Bapenda).
Keenam, bahwa pajak rokok juga masuk PAD provinsi, maka peredaran rokok ilegal tanpa cukai akan menghilangkan potensi pajak rokok. Maka Pemda dan Polri harus membasmi peredaran rokok ilegal dengan menangkap para oknum aparat yang terlibat.
Ketujuh, bahwa Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak provinsi yang dapat meningkatkan PAD. Aktivitas penambangan betonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa. Dengan besaran maksimal 20% untuk provinsi.
Kedelapan, bahwa persoalan utama pemerintah dan pemerintah daerah bukan penerimaan pajak, tetapi pengeluaran. Tingkat kebocoran anggaran dan pemborosan anggaran telah menjadi bagian dari keseharian kita. Maka yang mendesak dilakukan adalah menghentikan pemborosan dan menutup keran kebocoran.
Maka para kepala daerah tidak perlu melakukan akrobat politik, memoles citra di depan lensa kamera.
Patriotisme saat ini adalah ketika kepala daerah dan keluarganya tidak melakukan praktik korupsi, melukai hati rakyat dengan kegiatan seremonial, naik jet pribadi, pamer kekayaan, gaya hidup mewah (flexing). Tidak mengangkat kerabat dan kolega sebagai pejabat pemerintah dan BUMD. Memberi akses kepada kerabat dan kolega menjadi pengatur jabatan dan proyek, serta memperdagangkan pengaruh.(***)
Penulis adalah Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Presidium Pergerakan Rakyat Indonesia Makmur Adil (Prima), Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGoWa)
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post