Menurutnya, saat ini 10 kabupaten yang mendapatkan BSPS, lima daratan dan lima kepulauan. Untuk wilayah daratan mencakup Konawe, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), dan Konawe Selatan (Konsel). Sementara wilayah kepulauan yakni Wakatobi, Buton Selatan (Busel), Buton Utara (Butur), Muna, dan Muna Barat (Mubar).
“Yang sudah selesai surveinya rata-rata di daratan yakni di Konawe, Bombana, Kolaka, dan Kolut, satu di Wakatobi. Status dari target perencanaan sebagian besar telah berjalan dan tim lapangan sedang melakukan monitoring intensif,” tutur Effendi.
Selain rumah tinggal, pemerintah juga fokus pada penataan kawasan nelayan kumuh menggunakan dana APBD. Penataan ini bersifat komprehensif, tidak hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi juga infrastruktur pendukungnya.
“Kita bangun jalan lingkungan, drainase, hingga akses air bersih. Tujuannya agar kawasan tersebut sehat dan layak huni,” tambah Martin. Bahkan, maket penataan kawasan untuk wilayah Bombana telah disiapkan sebagai percontohan yang ditampilkan di pameran HUT Sultra ke-62 tahun pada 24-27 April 2026 di eks MTQ Kendari.
Program di Sultra ini juga bersinergi dengan program nasional 3 Juta Ruma yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Masyarakat memiliki dua pilihan akses hunian layak yakni lewat BSPS dan KPR Subsidi. Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah atau sudah tapi tidak layak huni, pemerintah bekerja sama dengan pengembang yang terdaftar di asosiasi seperti REI. Salah satu contoh nyata adalah perumahan Perumnas di Kendari, di mana masyarakat cukup membayar uang muka (DP) sebesar Rp500 ribu untuk mendapatkan rumah tipe 36,” Effendi menambahkan.
Melalui integrasi program pusat dan daerah ini, diharapkan angka kemiskinan di Sultra terus merosot seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang sehat dan bermartabat.
Penulis: Yeni Marinda
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post