Mengentaskan Kemiskinan di Papua!

Oleh: Rindi Antika

Kemiskinan memang harus dituntaskan dan dihilangkan dari kehidupan khususnya di negeri ini. Sebagaimana yang dilakukan pemerintah, di mana beberapa tahun silam yang menjadi prioritas utamanya adalah pembangunan wilayah Papua.

Dikutip dari ccnindonesia.com, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan presiden Joko Widodo “banyak membawa perubahan dan keberhasilan” di masyarakat paling Timur Indonesia itu (11/6/2023).

Menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada 2010 mencapai 54,45 persen. Angka itu meningkat menjadi 61,39 di 2022. Senada, IPM Papua Barat pada 2010 mencapai 59,60, yang kemudian naik menjadi 65,89 pada 2022. Sementara, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan. Yakni dari 28,17 persen di Maret 2010 di Papua menjadi 26,56 persen di 2022.

Sementara, Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,82 persen pada 2010 menjadi 21,33 persen di 2022, sedangkan angka harapan hidup mengalami kenaikan. Rinciannya untuk Papua, dari 64,31 pada 2010 menjadi 71,85 tahun pada 2022. Papua Barat juga naik dari 64,59 di 2010 menjadi 66,46 pada 2022.

Sekilas jika diperhatikan angka kemiskinan di Papua terlihat mengalami penurunan. Namun penurunan tersebut terjadi dalam waktu yang panjang yaitu 10 tahun. Padahal dalam 10 tahun terakhir Papua sering mengalami kelaparan ekstrim hingga menyebabkan kematian, tak hanya itu kemiskinan di Papua membuat warga setempat tidak mendapatkan akses kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai, fasilitas infrastruktur yang buruk, kecuali pada daerah jalur tambang dan keamanan karena ancaman OPM.

Angka-angka tersebut memang menunjukkan perubahan, namun tidak cukup jika berpatokan pada angka saja. Akan tetapi harus juga sama dengan realita di lapangan. Nyatanya sekalipun angka kemiskinan mengalami penurunan, namun faktanya Papua tetap saja mengalami keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kesenjangan, dan kesehatan yang buruk.

Padahal Papua adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam. Miris memang, karena kapitalisme meniscayaan semua itu terjadi. Hanya bermain diangka, namun nyatanya jauh panggang dari api.

Jadi semua ini disebabkan oleh penerapan kapitalisme sekular, para kapital menguasai sumber daya alam suatu wilayah, sementara rakyat yang hidup di wilayah tersebut mati kelaparan. Maka, mana mungkin kesejahteraan didapatkan dalam sistem ini.

Sejatinya kesejahteraan tidak sulit diwujudkan pada masyarakat Papua, asalkan sistem ekonomi dan politik yang mengaturnya itu benar. Namun untuk saat ini tidak ada yang menerapkannya di dunia, kecuali sistem Islam yakni khilafah. Seluruh aturan dalam Islam hanya bersumber pada Allah SWT, tuhan seluruh manusia di muka bumi ini.