Korporasi, Oligarki dan Korupsi

Oleh: Fitri Suryani, S.Pd

Kisruh minyak goreng di dalam negeri tahun 2022 lalu kini berbuntut panjang, dengan ditetapkannya 3 perusahaan sawit sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi minyak goreng. Menyusul telah ditetapkannya 5 terdakwa perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO/minyak sawit mentah) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Kelima orang tersebut adalah terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana (Pejabat Eselon I Kemendag), terdakwa Pierre Togar Sitanggang (General Manager di Bagian General Affair Musim Mas), terdakwa Dr Master Parulian Tumanggor (Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia), terdakwa Stanley Ma (Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group), dan terdakwa Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei (pihak swasta yang diperbantukan di Kemendag).

Dari kasus tersebut jelas membuat rugi negara sebesar Rp 6,47 Triliun (Cnbcindonesia.com, 16/06/2023).

Kasus korupsi tersebut tentu hanya secuil fakta korupsi yang sebenarnya banyak melanda negeri ini. Entah kapan hal itu akan berakhir, meski telah ada badan khusus yang menangani. Pun perkara tersebut amatlah kompleks karena tak sedikit melibatkan antara korporasi dan oligarki.

Pun menurut laporan Tranparency Internasional, indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara (Katadata.co.id, 02/02/2023). Miris!

Masalah korupsi memang sulit lepas dari para penguasa elite di negeri ini, sebab sudah menjadi rahasia umum antara penguasa dan pengusaha saling bergandengan, apalagi yang menghasilkan cuan yang berlimpah. Tak peduli keuntungan yang diperoleh dihasilkan dengan cara apa pun.

Selain itu, kasus korupsi seakan menjadi hal yang lumrah. Karena saat ini tak ada makan siang gratis, ada politik balas budi yang mesti dilakukan penguasa kepada pengusaha. Tengok saja bagaimana saat seseorang akan meraih jabatan, tentu saja mereka membutuhkan modal yang sangat banyak dan hal itu tak jarang melibatkan pengusaha untuk membantu dalam memberi suntikan dana.

Dari itu, ketika telah meraih jabatan yang diinginkan, sudah hal yang pasti penguasa akan melakukan balas budi dengan berbagai kebijakan yang dapat memberi keuntungan kepada para pengusaha dan tak terkecuali kepada para penguasa itu sendiri.

Lebih dari itu, sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini makin mempersulit seseorang atau kelompok untuk lepas dari jerat korupsi. Hal itu karena lingkungan yang ada begitu kondusif untuk melakukan perbuatan tersebut. Dari itu, tak mengherankan untuk mendapatkan rupiah seseorang tak segan-segan lagi untuk menghalalkan segala cara.