Walaupun ada keinginan masyarakat untuk mengurangi konsumsi plastik, banyak yang belum terbiasa dengan perubahan kebiasaan seperti membawa tas belanja sendiri. Kebiasaan ini menjadi tantangan bagi konsumen yang selama ini mengandalkan plastik. Sehingga, pengenaan cukai plastik tidak selalu secara langsung berdampak pada penurunan konsumsi plastik, karena faktor kebiasaan dan perilaku juga memainkan peran penting.
Pada dasarnya, plastik sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi limbah karena dapat diolah kembali menjadi bahan baku untuk berbagai industri seperti sandang, alas kaki, dan karpet.
Jika tujuan utama dari cukai plastik adalah untuk mengurangi limbah plastik demi menjaga lingkungan, maka strategi seperti seperti program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), ekonomi sirkular, dan penerapan teknologi ramah lingkungan akan menjadi alternatif yang lebih baik.
Penerapan Kebijakan Cukai Plastik di Negara Lain
Kini, terdapat 127 negara yang menerapkan cukai terhadap plastik sekali pakai. Contohnya, pada negara-negara di bagian Eropa. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Belgia memilih untuk tidak mengenakan pungutan cukai ini. Belanda hanya memberlakukan pajak untuk plastik yang belum pernah didaur ulang.
Sementara itu, Inggris hanya mengenakan pajak pada plastik dengan kandungan daur ulang kurang dari 30%. Beberapa negara, seperti Spanyol dan Portugal, fokus pada plastik yang tidak dapat didaur ulang. Italia menunda kebijakan ini, sementara negara-negara seperti Filipina, Irlandia, Portugal, Singapura, dan Hong Kong memiliki aturan yang berbeda-beda. Norwegia, sebagai contoh, lebih memprioritaskan daur ulang daripada mengenakan cukai.
Perencanaan Penerapan Kebijakan Cukai Plastik di Indonesia
Di Indonesia sendiri, diusulkan besaran cukai plastik adalah sebesar Rp30.000 per kilogram dengan tarif cukai sekitar Rp450 untuk setiap lembar kantong plastik.
Pembahasan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya dalam pertemuan dengan Komisi XI DPR RI untuk membahas ekstensifikasi barang kena cukai berupa kantong plastik. Diharapkan pengenaan cukai tersebut dapat meningkatkan harga kantong plastik, sehingga mendorong masyarakat mengurangi penggunaannya.
Kebijakan ini diproyeksikan mampu memberikan potensi penerimaan negara sebesar Rp1,605 triliun dengan dampak inflasi yang minimal. Namun, ternyata pemerintah telah memutuskan untuk menunda kebijakan cukai plastik pada tahun 2024 ini. Bahkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, hanya cukai untuk Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang akan diberlakukan untuk tujuan kesehatan masyarakat.
Kesimpulan
Pengenaan cukai plastik adalah langkah yang baik namun dapat menghadirkan tantangan besar bagi industri dan masyarakat.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah plastik, namun dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi, menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan membebani konsumen, khususnya kelompok ekonomi lemah. Maka dari itu, harus terdapat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan mengurangi limbah plastik dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Dengan penundaan penerapan cukai plastik hingga 2025, pemerintah disarankan fokus pada solusi lain, seperti program 3R dan ekonomi sirkular, yang dianggap lebih efektif dan seimbang dalam menangani eksternalitas negatif dari sampah plastik.(***)
Penulis adalah Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post