PENASULTRA.ID, WAKATOBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi tidak berani merekomendasikan aktivitas tambang galian C kembali beroperasi setelah dihentikan aparat kepolisian karena diduga ilegal.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Wakatobi, H. Arifudin dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD bersama Pemkab Wakatobi yang turut dihadiri aparat penegak hukum, Polres Wakatobi yang diwakili Kasat Reskrim, Iptu Juliman.
“Tidak ada kesimpulan. Kami serahkan sepenuhnya kepada pemda. Saat ini pembangunan terhambat karena tidak ada timbunan. Kami harapkan pemda bisa bergerak lebih cepat untuk mengkonsultasikan hal ini ke Kementerian ESDM untuk mencari solusi,” kata Arifudin, Selasa 27 April 2021.
Sebelumnya, dalam RDP tersebut, Kadis PU Wakatobi, Kamaruddin mengaku, akibat dari penghentian tambang galian C, pihaknya memutus kontrak dengan beberapa proyek yang sudah selesai tender. Kemudian tidak melanjutkan tender sejumlah proyek yang anggarannya bersumber dari DAU, karena proyek tersebut membutuhkan galian C.
“Jadi kita harap dalam rapat ini ada solusi jangka pendek dan jangka panjang guna keberlanjutan pembangunan di Wakatobi”, harap Kamarudin.
Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Wakatobi, Jaemuna menegaskan, aktivitas pertambangan galian C atau yang disebut non mineral bukan logam di Wakatobi selama ini ilegal karena tidak mengantongi izin.
Sejauh ini pihaknya dengan ketat telah melakukan pengawasan, akan tetapi tidak diindahkan pelaku usaha pertambangan.
“Terkait izin pertambangan, kami tidak diberikan kewenangan. Kewenangan izin pertambangan berada di pemprov dan Kementerian Lingkungan Hidup,” beber Jaemuna.
Ditempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Wakatobi, Iptu Juliman mengatakan, hasil telaah hukum dan konsultasi ke Kementrian ESDM atas persoalan pertambangan, Wakatobi memiliki kawasan pertambangan rakyat untuk jenis mineral batuan yang cukup luas.
Keberadaan kawasan pertambangan tersebut didasarkan atas adanya pencabutan status taman nasional terhadap pulau-pulau berpenghuni di Wakatobi. Hal ini tercantum dalam SK Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 425/MENLHK/SETJEN/LA.2/11/2020 serta didukung SK Menteri ESDM Nomor 3673K/30/MEM/2017 tentang wilayah pertambangan Sulawesi.
“Dengan adanya aturan ini maka tidak ada lagi kegiatan yang bertentangan dengan pertambangan. Apalagi sudah didukung dengan Perda nomor 12 Tahun 2012 Tentang RT RW. Dimana dalam perda ini disebut kawasan pertambangan rakyat terbatas tersebar di pulau Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko,” ulas Iptu Juliman.
Dengan dasar tersebut, kata Juliman, memungkinkan pengusaha mengajukan permohonan izin wilayah pertambangan rakyat (WPR). Untuk itu, pihaknya telah mendorong kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aslindo untuk mengajukan permohonan pertambangan rakyat di Kementerian ESDM.
“Untuk kawasan pertambangan yang luasnya 1 sampai 5 hektar bisa dikelolah perorangan. Sedangkan untuk kawasan 5 hektar keatas dikelolah oleh koperasi. Ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Wakatobi,” tutup Iptu Juliman.
Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: Yeni Marinda
Discussion about this post