Kedua, validitas data zona pemetaan wilayah merah, kuning, dan hijau dari kasus penularan Covid-19. Pemetaan data dan akurasi ini penting agar keputusan menyelenggarakan PTM terkonfirmasi dengan baik. Jika data amburadul, maka daerah akan kesulitan menetapkan mana daerah aman dari penularan dan yang tinggi.
Ketiga, meningkatkan 3T di sekolah. Seluruh warga sekolah harus dilakukan testing dan tracing untuk memudahkan penanganan jika ditemukan penularan Covid-19 di sekolah.
Keempat, memfasilitasi seluruh satuan pendidikan dengan perangkat protokol kesehatan. Fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana, serta tambahan SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan protokol kesehatan. Negara harus menjamin setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana memadai agar panduan prokes bukan sebatas teori tetapi minim dalam implementasi di lapangan.
Kelima, negara menetapkan skala prioritas anggaran. Jika pemerintah serius dalam melakukan PTM untuk mencegah anak-anak mengalami penurunan belajar yang drastis (loss learning), seyogianya negara mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PTM secara maksimal, bukan dipangkas. Apalagi dialihkan untuk membangun ibukota Negara (IKN) yang baru.
Keenam, melakukan pengawasan dan pengontrolan secara ketat. Jika ada aduan atau kendala, negara harus bertindak responsif dan bergerak cepat. Komunikasi satuan pendidikan, dinas setempat, pimpinan daerah dan pusat harus rutin dilakukan. Verifikasi dan evaluasi secara berkala pada satuan pendidikan terkait PTM wajib dilakukan.
Inilah bentuk tanggung jawab sebuah negara yang seharusnya dilaksanakan pada masa pandemi, agar proses pendidikan tetap berjalan.
Islam telah menjadikan penjagaan keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan pendidikan sebagai kewajiban negara selaku pengurus rakyat (raa’in). Rasulallah SAW bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap pengurusan rakyatnya (HR Al-Bukhari).
Negara Islam akan menerapkan syariah secara kaffah pada seluruh aspek kehidupan. Ketika terjadi wabah maka negara memutus rantai wabah dengan menerapkan lockdown syari sehingga pendidikan tetap berjalan. Tidak ada perbedaan apakah dilakukan dengan daring atau tatap muka. Negara akan menimbang dengan matang sesuai kebutuhan.
Jika negara memutuskan pembelajaran secara tatap muka, maka negara akan menjalankan langkah terukur sebagaimana keenam poin yang telah disebutkan. Disamping hal tersebut di atas, negara juga menyiapkan penjagaan lingkungan sosial, masyarakat, dan keluarga. Sebab, bisa jadi penularan terjadi ketika peserta didik berada di lingkungan luar sekolah.
Semua langkah tersebut akan mendukung keberhasilan pendidikan di masa pandemi. Semua dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam Islam yaitu membentuk kepribadian Islam, menguasai IPTEK, handal dalam pemikiran Islam, menguasai ilmu-ilmu terapan IPTEK, hingga memiliki keterampilan tepat guna dan berdaya guna.
Negara juga memastikan tersedianya anggaran yang cukup bagi kebutuhan pendidikan. Baik dilakukan dengan daring maupun tatap muka. Anggaran diambil dari Baitul Mal pos kepemilikan umum. Walhasil, pendidikan akan lebih baik jika negara menerapkan Islam secara kaffah. Pendidikan akan terus produktif menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk peradaban mulia. Wallahu a’alam.(***)
Penulis: Praktisi Pendidikan Kendari
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post