Namun demikian, ia juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut dibarengi dengan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait ketersediaan dan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM).
“Kami juga berharap kepada pemerintah agar kebutuhan BBM tidak dinaikkan harganya dan masyarakat dapat dengan mudah memperolehnya. Karena mobilitas masyarakat dan ASN juga sangat bergantung pada ketersediaan BBM,” tegasnya.
Hamrin menyebut, DPRD Konawe Selatan akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan implementasi kebijakan WFH berjalan optimal, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kami di DPRD tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan ini tetap berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Justru harus lebih adaptif dan produktif,” pungkasnya.
Dengan kebijakan WFH ini, pemerintah berharap tercipta sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, khususnya dalam mendorong transformasi birokrasi yang modern dan responsif.
Penulis: Pyan
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post