PENASULTRAID, KONAWE SELATAN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kolono Timur tahun 2026 menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan menuju Konawe Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
Mengusung tema “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Infrastruktur Dasar dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan yang Berkelanjutan, serta Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel”, forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah berbasis potensi lokal.
Kegiatan yang digelar di Balai Pertemuan Desa Tumbubu Jaya pada Selasa 24 Februari 2026 ini dibuka langsung oleh Camat Kolono Timur, Mila Hamriani dan dihadiri Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, bersama dua anggota DPRD daerah pemilihan Konsel Lima, Beangga. Turut hadir jajaran Organisasi Perangkat Desa (OPD), para kepala desa, kepala sekolah dasar (SD) dan SMP, tokoh masyarakat, serta kelompok nelayan.
Dalam sambutannya, Camat Kolono Timur, Mila Hamriani menekankan bahwa kelestarian lingkungan laut merupakan isu krusial yang tidak bisa ditawar.
“Kami berharap pemerintah daerah bersama DPRD memberikan perhatian khusus terhadap kelestarian ekosistem laut. Kehidupan masyarakat kami sangat bergantung pada laut. Jika ekosistem rusak, maka sumber penghidupan warga ikut terancam,” tegas Mila di hadapan peserta Musrenbang.
Ia juga menyoroti persoalan infrastruktur layanan kesehatan. BLUD Puskesmas Kolono Timur kerap terdampak banjir saat musim penghujan, dengan genangan air mencapai satu meter.
“Akibatnya pelayanan kesehatan sering terhenti, bahkan sejumlah alat kesehatan mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi. Ini tentu sangat mengganggu pelayanan dasar masyarakat,” ungkap Mila.
Selain sektor kesehatan, pembahasan juga mencakup pembangunan pasar, permukiman, pertanian, jalan usaha tani, talud, hingga jembatan desa.
Ketua Tim Musrenbang, Ilham Hilal mengungkapkan bahwa rencana pagu anggaran untuk Kolono Timur mencapai kisaran Rp18 miliar lebih, yang masih tersebar dan akan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan skala prioritas usulan proposal masyarakat untuk RKPD Tahun 2027.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Ketua DPRD Konsel, Hamrin menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal usulan strategis masyarakat hingga ke tingkat kabupaten.
Discussion about this post