PENASULTRA.ID, WAKATOBI – Pekerjaan proyek talud di Desa Wapiapia, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi yang disoroti banyak pihak kini menyimpan alasan penyebab dialihkan menjadi tanggul/pengaman pantai. Bukan pemecah gelombang (Break Water) sesuai perencanaan awal.
Hasil penelusuran awak media Penasultra.id melalui beberapa sumber ternyata ada fakta logis yang belum terungkap dibalik peralihan proyek pemecah gelombang menjadi talud atau pengaman pantai (Beach Guard).
Diduga kuat peralihan proyek break water menjadi beach guard disebabkan pekerjaan tersebut tidak memiliki izin lingkungan berupa AMDAL ataupun UKL/UPL sebagai syarat pekerjaan yang diwajibkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hal itu diakui Kabid Tata Ruang, Dinas PU Tata Ruang Kabupaten Wakatobi, Faisal saat dimintai keterangannya, Kamis 16 September 2021.
Menurut Faisal, proyek break water merupakan rekomendasi Pemda melalui Dinas PU Tata Ruang, setelah melakukan pertemuan dengan pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019.
Ketika ditanyakan soal mengapa Pemda tidak menyiapkan dokumen izin lingkungan pada tahun 2020 sebelum proyek pemecah gelombang tersebut dikerjakan tahun 2021, Faisal mengaku dalam pertemuan tersebut tidak ada komitmen siapa yang harus mengurus dokumen izin lingkungan.
Dengan demikian pihaknya pun berharap pihak BWS lah yang akan mengurus ijin lingkungan tersebut.
“Seandainya BWS meminta Pemda yang mengurus izin lingkungan pasti kita akan lakukan,” terangnya.
Faisal mengaku, di beberapa proyek Pemerintah Pusat yang dikerjakan di daerah, izin lingkungan merupakan tanggung jawab Pemda tetapi itu harus melalui pembicaraan kedua belah pihak. Tidak serta merta diambil alih Pemda.
Menanggapi hal itu, Humas Balai Taman Nasional (BTN) Wakatobi mengatakan, tahun 2019 pihaknya bersama BWS dan Pemda melalui Dinas PU melakukan survey lokasi dengan tujuan memberikan pertimbangan teknis yang harus dipenuhi BWS sebagai bahan kerja sama sebelum proyek tersebut dikerjakan.
Kemudian lanjut dia, BWS mengajukan permohonan kerja sama dengan Taman Nasional yang akan diproses pemerintah pusat.
Kerap Live Bugil, Selebgram Cantik Ini Diciduk Polisi di Apartemen Mewah https://t.co/pbpg4WjULi
— Penasultra.id (@penasultra_id) September 18, 2021
“Memang benar, salah satu syarat pekerjaan break water itu harus mengantongi ijin lingkungan. Kalaupun proyek tersebut dialihkan menjadi pengaman pantai karena tidak memiliki izin lingkungan, itu bukan wewenangnya TN. Posisi TN tidak melarang dan tidak mengiyakan tetapi syarat pertimbangan teknis dan ijin lingkungan harus di penuhi, sehingga ada upaya pemulihan dari pihak pemilik proyek usai dikerjakan,” jelas Humas TN saat diwawancarai via telepon, Kamis 16 September 2021.
Dengan peralihan proyek tersebut, BWS telah mengajukan permohonan kerja sama setelah TN memberikan pertimbangan teknis. Saat ini pengajuan kerja sama BWS telah diproses Pemerintah Pusat.
Melalui kesempatan ini, Humas TN menghimbau agar setiap proyek yang masuk dalam kawasan TN Kabupaten Wakatobi harus mengantongi ijin sebelum proyek tersebut dikerjakan.
Sementara itu, pihak BWS enggan memberikan komentar soal polemik peralihan proyek pemecah ombak menjadi talud. Bahkan salah satu personil pegawai BWS yang ditemui di kantor Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Wakatobi menghindar wartawan saat dimintai keterangannya.
Disisi lain, untuk memberikan solusi terhadap pelaksanaan proyek yang sudah terlanjur berjalan, pihak Pemda tak henti-henti mencari jalan keluar. Bahkan pihak Pemerintah Pusat pun didatangkan langsung tatap muka dengan masyarakat Waha Raya.
Walhasil proyek talud tersebut dilanjutkan dengan melahirkan beberapa solusi. Di antaranya, BWS akan mengurus evaluasi dokumen izin lingkungan, dalam pekerjaan talud tersebut akan diberikan ruang yang dimanfaatkan nelayan untuk menaikan dan menurunkan perahunya dan Pemda akan membuat benteng pelindung perahu nelayan saat musim ombak.
Untuk diketahui, proyek bernilai Rp23 miliar lebih itu dikerjakan oleh PT. Tri Artha Mandiri. Proyek tersebut bersumber dari dana SBSN, Kementerian PU PR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari. Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak 11 Februari 2021.
Penulis: Deni La Ode Bono
Editor: Irwan
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Discussion about this post