PENASULTRA.ID, WAKATOBI – Pada 23 Maret 2022 lalu, Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) mengadakan aksi unjuk rasa (demontrasi) disalah satu hotel di Wakatobi saat kedatangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Aksi demo soal pemberhentian dan pengangkatan pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi tersebut diduga ditunggangi kepentingan politik kelompok tertentu.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wakatobi, Adam Bahtiar mengatakan, kehadiran beberapa politisi saat kedatangan KASN yang ditunjukan dengan aksi unjuk rasa menunjukkan adanya kepentingan para politisi dalam memanfaatkan polemik tersebut.
“Selain adanya kepentingan mantan pejabat maupun mantan kepsek, kepentingan lain yang bisa kita duga adalah siapa yang hadir menemui KASN di hotel itu. Kalau politisi yang hadir maka terserah anda mau nilai ada syarat kepentingan atau tidak,” kata Adam Bahtiar.
Menurutnya, meski demontrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi, tetapi unras oleh KPJ tak perlu dilakukan sebelum ada rekomendasi paska klarifikasi dari KASN terhadap pejabat yang merasa dirugikan.
“Demonstrasi soal kebijakan bupati terkait pemberhentian atau pengangkatan pejabat itu belum subtansial, karena KASN ke Wakatobi baru mau melakukan klarifikasi terhadap pejabat yang merasa dirugikan,” ujar Adam.
Dalam menertibkan demonstrasi KPJ, katanya, sebelum demonstrasi digelar pihaknya telah mengajak massa aksi untuk berdialog agar mendapat penjelasan pemda. Namun tawaran itu tidak diindahkan.
View this post on Instagram
Para massa aksi tetap melanjutkan demonstrasi hingga dibubarkan oleh kelompok masyarakat yang merasa terganggu.
“Saya memprediksi demontrasi yang dilakukan KPJ merupakan rentetan peristiwa politik menghadapi Pemilu 2024. Sehingga dipastikan eskalasi unjuk rasa akan meningkat jelang pemilu 2024 ini,” beber Adam.
Discussion about this post