Adapun pemerintah daerah dapat berperan serta dalam ketiga proses utama World Water Forum, yaitu proses politik, tematik dan regional serta partisipasi dalam kegiatan pendukung seperti Cultural Night, Fair & Expo, dan Youth Program. Dalam proses politik, pemerintah daerah dapat menghadiri sesi bertukar gagasan dan pengalaman dengan para anggota Asosiasi Pemerintah Lokal (UCLG) dan Asosiasi Otoritas Daerah Aliran Sungai.
Sementara dalam proses tematik, pemerintah daerah dapat berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi enam subtema meliputi Air untuk Manusia dan Alam, Ketahanan Air dan Kesejahteraan, Manajemen dan Reduksi Risiko Bencana, Tata Kelola, Kerja Sama dan Diplomasi Air, Pembiayaan Air Berkelanjutan, serta Pengetahuan dan Inovasi.
Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Gunawan Eko Movianto juga mengajak pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Forum Air Dunia ke-10 dan menjadikannya forum belajar dan berkolaborasi terkait upaya menciptakan terobosan dalam pengelolaan air di daerah.
“Isu ketahanan air adalah salah satu dari 45 indikator acuan arah kebijakan yang telah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dalam Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) & Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2045. Oleh karena itu isu air perlu mendapat perhatian bersama, salah satunya dengan partisipasi aktif dalam Forum Air Dunia ke-10 di Bali pada 18-25 Mei nanti,” ujar Gunawan.
Acara yang diinisiasi oleh Panitia Nasional Penyelenggara Forum Air Dunia ke-10 tersebut turut dihadiri perwakilan 38 provinsi yang hadir secara langsung dan daring, serta sejumlah asosiasi pemerintahan.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post