Di tempat yang sama, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengungkapkan, KAD antara produsen dan distributor sebenarnya telah diinisiasi sejak 2025 dengan melibatkan Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan.
Sebagai daerah non-produsen, Kendari fokus pada pemotongan rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang dan berliku.
“Harga melonjak sering kali bukan karena stok kurang, melainkan rantai distribusi dari ladang ke konsumen yang terlalu panjang. Melalui kerja sama ini, kita memotong peran tengkulak dan broker yang merugikan masyarakat,” kata Siska.
Siska memaparkan tiga poin utama dalam strategi ini, yaitu pemotongan rantai pasok dengan distribusi langsung dari produsen ke distributor di Kendari tanpa banyak perantara.
Kemudian ada jaminan ketersediaan stok dengan memastikan pasokan rutin dari daerah produktif tetap aman meski terjadi kelangkaan di wilayah lain. Lalu pengendalian inflasi terukur dengan mengunci harga di tingkat distributor agar gejolak harga di tingkat pengecer lebih mudah dikendalikan.
Strategi ini terbukti efektif, di mana Kota Kendari mencatatkan angka inflasi yang paling stabil di Sultra, yakni sebesar 2,95 persen pada periode Maret 2026.
“Bicara inflasi berarti bicara soal isi perut dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, TPID bersama perbankan dan seluruh stakeholder rutin melakukan pengecekan lapangan setiap hari untuk menjaga stabilitas ini,” Siska menambahkan.
Penulis: Yeni Marinda
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post