PENASULTRAID, PURWOKERTO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) bersama elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Banyumas pada Sabtu 30 Agustus 2025.
Massa menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang dinilai menambah beban masyarakat. Mereka juga menilai wakil rakyat belum menunjukkan keberpihakan kepada publik.
Koordinator masa aksi, Akrom mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk akumulasi keresahan.
“Kami turun ke jalan karena sudah terlalu banyak kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil. DPR seharusnya menjadi corong rakyat, bukan hanya sekadar simbol saja,” ujarnya di sela-sela orasi.
Selain itu, massa aksi juga menyinggung kasus kekerasan yang dialami peserta aksi di daerah lain.
“Kawan kami, Affan, menjadi korban saat menyuarakan aspirasi. Itu mengingatkan kami betapa pentingnya menolak segala bentuk tindakan represif aparat penegak hukum,” tambah Akrom.
Koordinator lapangan lain, Dwi juga menjelaskan bahwa aksi Banyumas Raya Marah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil konsolidasi berbagai elemen sejak 29 Agustus.
Ia menuturkan, pemicu utama adalah kenaikan gaji atau tunjangan DPR yang dianggap kontras dengan kondisi rakyat yang ditekan banyak sekali pajak dan masih bergulat dengan upah rendah.
Tak hanya itu, meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang menjadi korban tindakan represif aparat di Jakarta, menjadi titik balik yang menyatukan mahasiswa dan masyarakat di Banyumas.
“Peristiwa itu membuat kami sadar, sudah saatnya Banyumas bersuara,” ujar Dwi.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyuarakan lima tuntutan utama, yaitu:
• Menolak dan mengutuk tindakan represif aparat penegak hukum.
• Mendesak pencopotan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban.
• Menuntut pengusutan dugaan tindakan represif aparat secara transparan dan akuntabel.
• Menolak berbagai sikap maupun pernyataan wakil rakyat yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
• Mendesak lahirnya kebijakan serta produk hukum yang memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Menurut Akrom, sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat dari berbagai daerah di Banyumas telah mendaftar untuk ikut aksi, dan jumlah itu diperkirakan terus bertambah.
Discussion about this post