Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan terdapat hasil studi fisibilitas yang menemukan di wilayah tersebut terdapat ranjau bekas perang dunia II dan gunung berapi bawah laut. Dari hasil studi itu dapat memberi isyarat bahwa LIN dan ANP terancam batal dibangun di kawasan Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
“Kita perlu duduk dan kaji bersama area mana kedepan yang paling tepat guna membangun Ambon New Port. Dari sisi kebijakan dan juga keekonomian perlu dapat perhatian lebih. Tak ada salahnya jika dibuatkan aturan turunan dari dua proyek tersebut,” sebut Capt. Hakeng.
Pembangunan ANP dan LIN di Maluku selayaknya direalisasikan. Karena menengok sejarah, dimana jalur rempah di Kepulauan Maluku sudah tercatat dalam sejarah sejak abad ke-14.
Pada waktu itu terdapat Pelabuhan Hitu yang menjadi daerah lalu lintas perdagangan cengkeh yang dilakukan oleh orang Banda. Hitu juga dijadikan tempat untuk transit dari para pedagang sebelum melanjutkan perjalanannya.
Catatan perjalanan seorang asal Portugis, Tomé Pires, dalam catatan etnografis Suma Oriental, menggambarkan tentang Kepulauan Maluku (Ambon, Ternate, dan Banda) yang disebut sebagai the spice islands atau kepulauan rempah.
“Sebagai calon International Hub ke depan, maka sudah sepatutnya memetakan serta memantaskan diri. Secara natural saat ini pelayaran internasional ditujukan ke Singapura lalu dilanjutkan ke negara Asia Timur lainnya. Patut dipikirkan dari sekarang, faktor apa yang membuat jalur tradisional ratusan tahun tersebut bisa kita geser ke Maluku New Port,” katanya.
“Giat ekonomi selain perikanan harus kita gaungkan. Dahulu Belanda dan Portugis datang karena sumber daya alam Indonesia yang ada di Maluku, patutnya kita sekarang menciptakan magnet yang menarik perdagangan tersebut dalam bentuk produk laut,” beber Capt. Hakeng menambahkan.
Pembangunan ANP diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp5 triliun. Untuk mewujudkan ANP tidak dapat dilakukan secara instan. Berdasarkan perkiraan dari Pemerintah Pusat pembangunan akan selesai dalam waktu 2 tahun.
“Memang dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk dapat mewujudkan pelabuhan bertaraf internasional. Karena itu tidak ada salahnya juga pemerintah menyerap dana dari investor untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut. Tugas dari Kementerian Investasi Indonesia untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal pendanaan,” pungkas Capt. Hakeng.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post