Izin operasi PT. Tiran Mineral tertuang dalam IPPKH No SK.301/KLHK/Setjen/PLA.0/6/2021. Dan izin IUP P No. 255/I/IUP/2021.
“Perlu dijelaskan bahwa sesuai regulasi yang ada adalah menambang di areal tambang biasa, seperti wilayah kawasan hutan maupun APL maka nama izinnya adalah IUP. Sedangkan kalau penambangan mineral di areal kawasan industri maka nama izinnya adalah IUP P,” jelas Kadis ESDM Sultra Andi Asis.
Sebagai informasi, Tiran Grup telah melakukan investasi besar-besaran dalam suatu Kawasan Industri berbasis smelter nikel.
Sebagai tahap pertama, perusahaan rising star yang sedang tumbuh pesat di wilayah timur Indonesia ini telah menandatangani kontrak pembangunan satu dari empat line smelter senilai Rp 4,9 triliun antara PT. Andi Nurhadi Mandiri (PT.Tiran Group) dengan Tonghua Jianxin Technology Co. Ltd asal China.
Sementara itu, Humas Tiran Group Wilayah Sutra, H. La Pili saat dikonfirmasi perihal aksi demo PT. Tiran Mineral di Konawe Utara (Konut), mengatakan bahwa yang aksi demo dengan mengangkat terus isu persoalan sama, sepertinya mereka kurang paham atas apa yang terjadi disana. Karena semua kegiatan di lokasi saat ini adalah bagian tahapan untuk menuju kesiapan pembangunan smelter itu sendiri.
“Dan semua aktifitas kami di lokasi pembangunan smelter yang sedang dirintis tersebut, kita memiliki legalitas aturan yang melindungi dan lengkap dokumennya. Dan itu juga sudah dijelaskan lansung oleh Wakapolda, Dishut Propinsi, dan dari Dinas ESDM Sultra,” bebernya.
Tapi dokumen itu, sambungnya, tidak harus kita perlihatkan dimana-mana. Silahkan saja mereka cek di instansi terkait.
“Nanti kalau ada pihak instansi yang berwenang sesuai kebutuhan dipersyaratkan pastilah kami akan perlihatkan atau sertakan itu dokumen. Jadi sekali lagi dokumen itu bukan untuk mau diumbar kemana-mana,” jelas La Pili.
Penulis: Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post