“Kemudian konsep JITU yakni jujur, ikhlas dan terus menerus serta fokus menjadi penting dalam menjalankan amanah gubernur. Berharap mendapat respon positif dari pemerintah pusat, dan dalam visi misi gubernur bersama wakil gubernur Sultra dituangkan dalam konsep Garbarata untuk menyelaraskan pembangunan baik di daratan maupun di kepulauan,” ungkap Ali Mazi, Senin 1 Februari 2021.
Menteri LBP Dukung Industri Aspal Buton dalam Bangun Infrastruktur Tanah Air
Tim dari Kemenko Marves yang hadir beranggotakan beberapa kementerian teknis terkait. Di antaranya dari PUPR dan Badan Geologi menyampaikan jika kehadiran mereka atas perintah Menteri LBP untuk melihat tiga hal. Yaitu, kesiapan cadangan aspal Buton, infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan dan pabrikan dari perusahaan.
Hal lain yang disampaikan Deputi Bidang Fasilitasi Kemenko Marves adalah Menteri LBP sangat mendukung dan memprioritaskan industri aspal Buton dalam membangun infrastruktur jalan di tanah air. Kemudian aspal Buton menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Untuk menghilangkan ego sektoral maka dibutuhkan kerja integrasi dan saling mendukung, digitalisasi sistem pengelolaan aspal Buton. Sebab, pemerintah sangat serius menggunakan aspal Buton dengan kebijakan 1000 km menggunakan aspal Buton dan produksi aspal Buton dapat dimanfaatkan di negeri sendiri.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala dinas turut memberikan masukan. Antara lain Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Andi Azis. Ia menyampaikan kesiapan Pemprov dalam membantu regulasi, pengawasan dan pengendalian.
Kadis Bina Marga Sultra, Abdul Rahim turut pula menambahkan. Kata dia, pihaknya mendukung pembangunan jalan pintas dari pertambangan aspal menuju pabrikasi dan pelabuhan.
Sementara itu, Kadis Kehutanan Sultra, Sahid juga memberikan respon positif. Dia bilang, pihaknya akan mendukung regulasi terkait izin pinjam pakai lahan hutan lindung. Namun demikian, hal itu perlu memperhatikan regulasi dalam membuat izin tersebut. Pasalnya, luas lahan pinjam pakai 5 km bukan kewenangan gubernur. Melainkan menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Kadis Lingkungan Hidup Sultra, Ashar mengatakan, terkait izin Amdal cukup menggunakan satu izin pembuatan terminal khusus sehingga terpusat pada satu terminal saja.
Kadis Perhubungan Hado Hasina juga mengungkapkan sejumlah hal. Di antaranya yang sangat penting adalah membuat kebijakan satu pintu masuk pengiriman aspal Buton di pelabuhan Nambo. Sehingga pelabuhan Banabungi yang selama ini digunakan PT. Wika Bitumen dijadikan pelabuhan kapal umum atau angkutan masyarakat saja.
Kadis PUPR Buton ikut menyambut dan mengapresiasi langkah itu. Kata dia, pihaknya siap untuk membangun jalan pintas tersebut.
Dengan berakhirnya rapat tersebut maka berakhir pula kunjungan kerja Gubernur Sultra di pulau Buton.(Adv/*)
Sumber: Kadis Kominfo Sultra M. Ridwan Badallah
Editor: Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post