PENASULTRA.ID, JAKARTA – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama jajaran pejabat utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang digelar Senin 27 September 2021, Direktur Utama (Dirut) PT. Aneka Tambang (Antam), Dana Amin diserang habis-habisan oleh Adian Napitupulu.
Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Antam yang tumpang tindih dengan belasan IUP swasta lain di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu pemicunya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Rusda Mahmud yang menjadi kolega Adian Napitupulu turut pula memberikan sejumlah masukannya ke Dirut PT. Antam.
Kata mantan Bupati Kolaka Utara (Kolut) dua periode itu, PT. Antam semestinya tidak tinggal diam. PT. Antam harus keberatan meminta ganti rugi atas semua kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Jadi Antam jangan tinggal diam. Berapa cadangan IUP PT. Antam yang hilang selama ini,” kata Rusda Mahmud.
Politikus asal Partai Demokrat dapil Sultra itu pun menguraikan awal persoalan sengkarut yang melilit PT. Antam di Konut.
Hal itu bermula pada tahun 2010 ketika Bupati Konut menerbitkan IUP sesuai SK Nomor 158 di atas lahan IUP PT. Antam.
Belakangan tanggal 16 Februari 2012, Bupati Konut menerbitkan SK Nomor 86 yang isinya membatalkan dan mencabut SK Nomor 158.
Tak terima dengan hal itu, PT. Antam selanjutnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari tahun 2013. Hasilnya, hakim PTUN menyatakan bahwa SK Nomor 86 sah untuk dicabut dan SK Nomor 158 sah berlaku.
Selanjutnya, tahun 2014, Bupati Konut melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sayangnya, majelis hakim MA dalam SK-nya Nomor 225K/2014 menolak permohonan Bupati Konut sekaligus menguatkan putusan PTUN Kendari bernomor 10/G/2013/TUN.
“Saat terbitnya putusan MA harusnya pada saat itu 11 IUP dicabut. Tapi nyatanya sampai hari ini, 11 IUP itu masih melakukan kegiatan meski tanpa mempunyai RKAB,” ujar Rusda Mahmud.
Untuk itu, Rusda meminta sengkarut tumpang tindih PT. Antam ini diselesaikan dengan tegas sesuai penegakan hukum.
“Saran saya, harusnya PT. Antam menuntut ganti rugi,” ujarnya.
Sebelumnya, Dirut PT. Antam, Dana Amin membeberkan bahwa IUP PT. Antam yang ada di Konut seluas 16.920 Hektare tumpang tindih dengan belasan IUP sejak 2010 silam. Namun, sengketa hukum tersebut telah berakhir setelah keluar putusan inkrah Mahkamah Agung (MA) pada 24 Oktober 2014.
“Dengan adanya keputusan inkrah kami sedang upaya untuk eksekusi putusan MA tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, hasil penelusuran awak Penasultra.id, PT. Antam sebelumnya mengantongi IUP bernomor 105 tahun 2010. SK yang ditandatangani oleh Pj Bupati Konut Herry Hermansyah Silondae itu diterbitkan pada 29 Maret 2010. Dalam SK tersebut diketahui luasan IUP PT. Antam seluas 13.410 Hektare.
Belakangan sebulan kemudian tepatnya pada 29 April 2010, Pj Bupati Konut Herry Hermansyah Silondae menerbitkan SK 185 tahun 2010. Dalam SK tersebut diketahui luasan IUP PT. Antam sudah menjadi 16.920 Hektare.
Laporan: Supyan
Editor: Irwan
Jangan lewatkan video terbaru:
Discussion about this post