PENASULTRAID, KONAWE SELATAN – Memperingati hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) ke-23 yang jatuh pada 2 Mei 2026, semangat pembangunan daerah tidak hanya difokuskan pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dan berintegritas.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan terus berikhtiar melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian menuju penerapan sistem manajemen talenta yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kepala BKPSDM Konsel Pujiono menegaskan bahwa momentum HUT Konsel ke-23 menjadi refleksi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam bidang kepegawaian.
Menurutnya, ASN merupakan motor penggerak utama pemerintahan daerah sehingga kualitas SDM harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
“Di usia ke-23 Kabupaten Konawe Selatan ini, kami di BKPSDM terus berikhtiar memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM serta kualitas pelayanan kepegawaian menuju penerapan manajemen talenta. Ini penting agar ASN kita benar-benar profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Pujiono.
Ia menjelaskan, penerapan manajemen talenta menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sistem merit yang sehat, di mana penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi ASN, bukan karena faktor nonobjektif.
Selain itu, BKPSDM juga terus berupaya mencegah timbulnya praktik-praktik pungutan liar (pungli) maupun gratifikasi dalam pelayanan kepegawaian.
Komitmen tersebut, kata Pujiono, telah dimulai sejak dirinya mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), melalui Proyek Perubahan berjudul “Gali Integral” (Cegah Pungli dengan Integrasi Layanan).
Program tersebut menjadi inovasi nyata dalam membangun sistem pelayanan kepegawaian yang lebih terbuka, cepat, efisien, dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh layanan kepegawaian berjalan bersih dan transparan. Tidak boleh ada ruang untuk pungli maupun gratifikasi. Karena itu, melalui proyek perubahan Gali Integral, kami membangun integrasi layanan agar proses pelayanan lebih mudah diawasi dan akuntabel,” jelasnya.
Discussion about this post