PENASULTRA.ID, MUNA BARAT – Direktur utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Muh. Syahril Fitrah mengatakan, anggaran ruang isolasi penanganan Covid-19 yang dibangun di pelataran rumah sakit menelan anggaran Rp 500 juta telah sesuai peruntukan dan telah diperiksa oleh BPK.
Pernyataan Syahril Fitrah itu menyusul setelah adanya sorotan dari berbagai pihak yang menilai anggaran cukup fantastik itu diduga tidak sesuai dengan dana yang dialokasikan.
Pasalnya, ruang tersebut hanya terbuat dari tenda yang dipinjam pakai dari BPBD Mubar dan Kodim 1416/Muna.
Selain itu fasilitas serta peralatan penunjang lainnya diduga tidak sesuai dengan dana yang digunakan.
Syahril menyebut, anggaran Rp 500 juta yang bersumber dari dana refocusing 2020 dialokasikan untuk penangan Covid-19.
Syahril mengakui jika ruangan masih berbentuk tenda darurat yang dipinjam dari BPBD dan Kodim 1416/ Muna. Namun lokasi berdirinya tenda tersebut awalnya sebuah rawah sehingga dibutuhkan penimbunan sebelum tenda didirikan.
Dimana, sambung Syahril, pekerjaan penimbunan sudah disepakati bersama sebelumnya dan telah sesuai mekanisme. Kontrak kegiatannya pun ada. Begitu pula dengan pembelian inventaris seperti AC, tempat tidur pasien, kipas angin dan keperluan lainnya ada beserta kwitansi pembeliannya.
“Kita mau bangun ruang isolasi tapi karena area tersebur kawasan rawa dan situasi mendesak jadi kita sepakati lakukan penimbunan,” kata Syahril Fitrah saat dihubungi via WhatsApp awak media, Minggu 8 Agustus 2021.
“Saat ini kami memang memakai tenda darurat bantuan BPBD dan Kodim. Tapi terkait anggaran Rp 500 juta lagi-lagi saya tekankan tidak ada yang bermain disini. Kita sudah manfaatkan sesuai peruntukannya,” tambah Syahril.
Desa Bekas Pusat Kerajaan Muna Belum Teraliri Jaringan Telekomunikasi https://t.co/bihIgSRUYo
— Penasultra.id (@penasultra_id) August 8, 2021
Berbeda dengan pernyataan Syahril. Salah seorang warga Mubar yang identitasnya dirahasiakan menduga area berdirinya tenda sebagai ruang isolasi hanya memanfaatkan bekas parkiran RS yang sudah ada.
“Jadi kalau disebut anggaran digunakan untuk itu, mungkin harus dicek dan dipertanyakan ulang. Apalagi sat itu tidak ada papan atau ciri-ciri kegiatan disitu. Ini kan ada apa,” timpalnya.
“Saat ini yang ada cuma bangunan tenda pinjaman dari BPBD Mubar dan Kodim 1416/Muna. Masa ada anggarannya tetapi tidak terlihat ruangan dimaksud, ini kan memperjelas dugaan telah terjadi penyalahgunaan anggaran penangan Covid-19,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, hasil temuan DPRD Mubar untuk LHP 2020, dana refocusing atau relokasi anggaran ditiap organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemda Mubar 2020 untuk penanganan Covid-19 ditaksir sebesar Rp 60 miliar.
Namun dari jumlah Rp 60 miliar itu kembali terjadi penyesuaian anggaran atau rasionalisasi, sehingga sisa anggaran menjadi Rp 26 miliar. Kemudian dari Rp 26 miliar itu, yang didistribusikan langsung di lima OPD ditunjuk sebagai teknisi penanganan Covid-19 sebesar Rp 14 miliar. Lima OPD itu adalah Dinas Kesehatan Mubar, BPBD, Satpol PP, RSUD dan Disperindag Mubar.
Penulis: Sudirman Behima
Editor: Basisa
Discussion about this post