Sukses 2014 tidak lagi mampu diulang kelompok relawan. Namun, relawan tidak mau kehilangan muka, musra akhirnya ditutup dengan rekomendasi tiga nama, yakni: Prabowo, Airlangga, dan Ganjar.
Kecolongan di Pemilu 2014, memaksa PDIP ubah strategi, tidak mau lagi didikte relawan. PDIP kerja cepat dengan membentuk wadah berhimpun relawan Ganjar. Bahkan PDIP meniru KPU, melakukan verifikasi administrasi dan faktual berjenjang, terhadap para relawan. Akhirnya para relawan Ganjar yang jumlahnya kini seribuan pun tertib, dikanalisasi agar tidak liar kesana kemari melakukan manuver politik.
Relawan Jokowi versi musra pun tetap tidak mau kalah, mereka terus bermanuver menyerupai gaya parpol. Merasa tidak mendapat ruang di kubu Ganjar, elit kelompok musra kini mulai mesra dengan Prabowo, bacapres yang diklaim direstui Jokowi. Semua upaya cari perhatian dilakukan, namun kubu PDIP sepertinya tidak ambil pusing. PDIP kini mengendalikan semua aktivitas politik Ganjar, di ibukota pun di daerah.
Menebak Kebutuhan Rakyat
Pesta demokrasi Pemilu 2024 akan digelar 205 hari lagi dari saat ini. Namun dinamika politik masih sibuk membahas kulit dan bentuk, bukan tentang isi. Pertengkaran politik tidak menyentuh substansi, masih sekitar mitra koalisi. Dari pertemuan tidak berisi, hingga kegiatan menonton pertandingan voli. Kelompok relawan sibuk deklarasi, atau dampingi bacapres blusukan kesana kemari.
Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:
Pertama, bahwa era kebangkitan dan keterlibatan relawan secara partisipatif telah berakhir. Relawan saat ini bukan lagi wadah berhimpun rakyat murni yang digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral. Relawan saat ini tidak lebih dari kumpulan aktivis politik yang identik dengan parpol. Tujuannya ingin terlihat dan terlibat dalam perebutan kekuasaan.
Kedua, bahwa pertengkaran politik Indonesia kosong dan kering dari ide, gagasan, dan program politik karena para aktivis hanya mampu bermimpi untuk merebut remah-remah kekuasaan. Para aktivis kini pragmatis dan oportunis sehingga hanya mampu menjadi tim sukses dengan membentuk wadah relawan.
Tidak ada bacapres yang berlatar belakang aktivis, demikian juga dengan kepala daerah. Tidak banyak aktivis yang berani membentuk dan mendirikan parpol, hanya mampu melahirkan wadah relawan. Akibatnya tidak ada aktivis yang menjadi aktor dalam perbutan kekuasaan.
Ketiga, bahwa dinamika politik Indonesia saat ini diiisi oleh elit politik yang hanya berjuang untuk kepentingan kekuasaan diri sendiri dan kelompok politik masing-masing. Pembahasan Kebutuhan dan kepentingan rakyat sama sekali tidak penting. Sehingga partisipasi politik warga akhirnya digerakkan oleh kepentinggan pragmatis dan oportunis dengan pemberian hadiah atau janji, baik berupa uang, sembako, atau bentuk lainnya.
Keempat, bahwa rencana bacapres mengusung tema “keberlanjutan dan kesinambungan” atau tema lain “perubahan dan perbaikan” sama sekali tidak menarik bagi rakyat. Rakyat membutuhkan “sesuatu yang baru” yang tidak sekedar simetris atau asimetris dengan program Jokowi. Ketergantungan bacapres akan pengaruh Jokowi, baik yang pro maupun yang kontra membuat rakyat tidak bergairah. Rakyat butuh sosok pemimpin yang menjadi diri sendiri, lepas dari pengaruh dan bayang-bayang orang lain.
Kelima, bahwa kemenangan dalam pertarungan politik di pilpres 2024 akan ditentukan oleh koalisi bersama rakyat (koalisi besar). Koalisi besar bukan dengan jumlah parpol yang banyak apalagi gerombolan relawan. Sehingga bacapres saatnya menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya. Rakyat sebagai pemilik suara membutuhkan tawaran konkrit dari bacapres tentang Indonesia masa depan.
Bagi Kornas, Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat harus menyuguhkan pertengkaran politik yang kaya akan ide, gagasan dan program politik. Sehingga rakyat akan berpartisipasi aktif secara sadar, kritis, dan mandiri. Dalam menentukan pilihannya, rakyat akan digerakkan oleh nilai, dipandu oleh etis moral. Bukan karena diberi hadiah atau janji, serta dibeli dengan uang dan sembako.(***)
Penulis adalah Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post