PENASULTRA.ID, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Johnny G. Plate mengajak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepala Daerah berkoordinasi untuk menyeragamkan data keluarga miskin agar data penerima STB lebih akurat.
Ajakan Menteri Johnny ini disampaikan saat rapat koordinasi mengenai data rumah tangga miskin dalam rangka migrasi TV analog ke TV digital yang berlangsung secara virtual dari Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Keakuratan data keluarga miskin ini sangat diperlukan karena pemerintah mengalokasikan bantuan Set-Top-Box (STB) sebagai perangkat untuk dapat menikmati layanan siaran TV digital.
“Penyeragaman data pemberian bantuan Set-Top-Box kepada keluarga miskin dibutuhkan dalam rangka untuk menghasilkan fakta berbasis lapangan. Kegiatan yang berbasis Kependudukan Catatan Sipil, komunikasinya dengan para kepala daerah dalam rangka bagaimana memanfaatkan pengalaman serupa dengan sumber arus data yang sama,” jelas Menteri Johnny sebagaimana dilansir dari laman kominfo.go.id, Senin 6 Juni 2022.
Menkominfo menyatakan akurasi penerima bantuan STB akan ditentukan oleh keberadaan data faktual sesuai kondisi di lapangan.
Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah segera dilakukan.
“Agar bisa menghasilkan data yang berbasis fakta lapangan by name, by address secara door-to-door surveinya sehingga kita bisa lebih akurat. Tentu ini nanti akan disandingkan dengan data yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial yang betul-betul berkategori miskin sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang,” ungkapnya.
Menkominfo juga menekankan kategori keluarga miskin tidak berdasarkan interpretasi masing-masing individu, namun mengacu pada amanat undang-undang sesuai langkah yang telah dilakukan oleh kementerian terkait lain.
“Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan pemberian bantuan atau perlindungan sosial melalui berbagai sektor kementerian terkait. Hal yang sama, perbedaannya cuma satu kalau kementerian dan lembaga yang terkait dengan perlindungan sosial itu bisa dibantu berdasarkan orang-orangnya,” tandasnya.
Discussion about this post