Riset Lowy Institute Asia Power Index 2021, katakan Asia-Pasifik dalam risiko pecah perang. Risiko perang berasal dari fakta bahwa terdapat perlombaan senjata di kawasan itu (Asia-Pasifik). Ini bakal melibatkan AS dan China, juga bisa melibatkan negara-negara lain seperti India, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam yang memiliki sengketa laut dengan China.
Ada banyak faktor bahwa perang bisa pecah karena tensi yang semakin meningkat. Setidaknya, ada dua negara dengan kekuatan terbesar yang bisa menyebabkan efek domino. China sebagai kekuatan baru dengan arogansinya, sementara AS khawatir terhadap kebangkitan China.
Namun, apapun hasil riset Lowy Institute Asia Power Index 2021 yang mengungkap Indonesia melimpah sumberdaya alam. Perlu, lakukan kajian kebijakan politik karena belajar dari penjajahan Jepang yang menguras energi, sumberdaya alam Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Tentu, jelas Indonesia yang berada di Asia tentu akan menerima dampak dari Perang Asia Pasifik.
Fakta sejarah, jika awalnya Indonesia berada di bawah pemerintahan Belanda, maka sejak 8 Maret 1942 berada di bawah militer Jepang. Dalam buku Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan (1987) karya Soejitno, Jepang yang ikut dalam Perang Dunia II membuat Indonesia harus menyediakan bahan keperluan perang Jepang, termasuk sumber daya manusia. Pada zaman Jepang, terjadi berbagai perubahan yang menjadikan bangsa Indonesia lebih sengsara, terlebih secara ekonomi.
Politik penjajahan Jepang di Indonesia bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mendapatkan sumber daya manusia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Sehingga dalam bidang ekonomi, pemerintahan Jepang mengeluarkan surat keputusan yang mengatur distribusi barang yang dibutuhkan dalam perang. Barang-barang tersebut seperti besi, tembaga, kuningan, dan lainnya.
Pemerintah pendudukan Jepang juga memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Masyarakat di pedesaan Jawa dijadikan tenaga kerja paksa atau romusha. Mereka dipaksa untuk membangun bangunan yang berkaitan dengan keperluan perang, seperti membuat benteng pertahanan atau lubang pertahanan, jembatan, pelabuhan, dan gudang menyimpan bahan makanan.
Sekarang pun, hampir sama terjadi seperti itu, melalui kebijakan terbuka soal investasi ekonomi dan startup oleh China melalui berbagai regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Dibidang sumberdaya manusia, pemerintah memfasilitasi dengan membentuk lembaga BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang baru saja dibentuk, tentu semua dilakukan di awal kontrol – kontrol negara – negara yang memberi dukungan terhadap riset – riset, terutama berkaitan sumberdaya manusia dan alutsista perang.
Namun, masih banyak masalah nasional Indonesia yang belum tuntas. Terutama, problem yang sangat membahayakan itu: krisis ketahanan pangan yang di perkirakan berlangsung kelaparan rakyat Indonesia hingga 2040. Saat ini pun, sudah mulai terasa ditengah pandemi covid. Namun, dengan upaya kolektif dan cepat, ada harapan bahwa Indonesia kembali ke jalurnya untuk mencapai tujuan pembangunan pangan.
Tantangan paling berat bagi Indonesia yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, pengentasan kelaparan yang menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) pada 2030 belum berjalan secara baik. Sebenarnya, Indonesia pada pertumbuhannya di sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang merupakan sektor paling signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan secara efektif di negara berpenghasilan menengah ke bawah, seperti Indonesia.
Kerawanan pangan global pada 2020 telah mencapai level tertinggi dalam 15 tahun, karena hilangnya pendapatan sekitar sepersepuluh dari populasi global. Tahun 2021 hingga 2040 kondisinya diperkirakan semakin memburuk karena inflasi komoditas dan rantai pasokan terganggu dengan melonjakkan harga pangan dunia ke level tertinggi dalam hampir satu dekade, terutama berita buruk bagi negara-negara miskin yang bergantung pada impor pangan.
Sementara itu, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) perkirakan kelaparan global akan melonjak sekitar sepertiga tahun 2021 – 2025. Bisa juga lebih berat lagi hingga tahun – tahun mendatang. Dilansir Bloomberg, Minggu (22/8/2021) lalu, penilaian tahunan Departemen Ketahanan Pangan di 76 negara berpenghasilan menengah dan rendah memperkirakan tambahan 291 juta orang di negara-negara tersebut tidak akan mendapat cukup makanan pada 2021.
Secara keseluruhan, 1,2 miliar orang di 76 negara yang tercakup dalam laporan USDA akan rawan pangan untuk dimasa mendatang. Sebelum pandemi, USDA memperkirakan 761 juta orang, atau kurang dari 20 persen dari populasi itu, termasuk dalam kategori di negara-negara tersebut.
Sebagian besar orang yang diperkirakan USDA akan jatuh ke dalam kerawanan pangan berada di Asia, yang menyumbang 72 persen dari peningkatan tersebut, seperti Bangladesh, India, Pakistan, dan Indonesia akan mengalami lonjakan besar dalam jumlah orang tanpa makanan yang cukup. Indonesia diproyeksikan memiliki prevalensi kelaparan tinggi, dengan lebih dari 60 persen populasi di masing-masing negara tidak cukup makan. Pendorong utama meningkatnya kerawanan pangan adalah penurunan pendapatan yang terus-menerus di Indonesia akibat pandemi.
Dalam situasi seperti saat ini, Indonesia butuh strong leadership dalam mengelola kekuatan nasional, seperti sumberdaya alam, ekonomi, pangan, kelautan – perikanan, pertahanan, maritim, dan pembangunan. Tetapi, mengelola kehendak rakyat juga penting. Pada sistem negara demokrasi seperti Indonesia, membutuhkan leadership yang kuat (strong) untuk menentukan arah negara sehingga mampu bertahan.
Indonesia saat ini, hadapi kondisi dilematis. Masyarakat merasa, negara belum hadirkan keadilan. Maka, strong leadership dibutuhkan Indonesia agar ditakuti dunia. Sudah pasti negara pesaing tidak akan puas hanya dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, akan berusaha mempengaruhi dengan cara apapun.
Indonesia semakin kompleks dan masa depannya tak menentu. Bisa jadi awal lenyap dimuka bumi ataukah selamat diantara banyak negara gagal. Karena, Indonesia saat ini, bukan saja hadapi persoalan pelik di dalam negeri. Tetapi, politik luar negerinya pun dibawah ketiak asing, seperti Amerika Serikat dan China sehingga tak menentu.
Beberapa tahun kedepan, Asia Pasifik berperang, Indonesia krisis pangan dan sumberdaya peluang kerja untuk bertahan. Demografi dan populasi penduduk semakin meningkat. Kebutuhan pangan semakin naik. Apa yang akan dilakukan Indonesia?. Apakah hanya memindahkan Jalur Pelayaran Kapal atau Traffic Separation Scheme (TSS) untuk menjaga lalu lintas ekonomi dunia. Kemudian, menyatakan Indonesia kuat?.(***)
Penulis: Front Nelayan Indonesia (FNI)
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post