PENASULTRA.ID, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat untuk meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian berharap, BPD dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya secara efektif dan efisien, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Ia juga mengimbau, pemerintah daerah selaku pemegang saham BPD agar mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta memperhatikan aspek integritas, profesionalisme dan kompetensi para calon pengurus.
“Upaya penguatan BPD sejalan dengan program yang sedang dijalankan oleh Kemendagri,” kata Tito melalui siaran persnya beberapa waktu lalu.
Senada, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, keberhasilan pemulihan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari penguatan ekonomi daerah yang saat ini mulai terlihat. Dari penyaluran kredit BPD yang tetap tumbuh positif sebesar 4,99 persen (yoy) dan 3,29 persen (ytd) per Oktober 2020.
“Untuk itu, akselerasi program transformasi BPD menjadi prioritas OJK agar BPD menjadi lebih kompetitif, kuat, dan kontributif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” jelas Wimboh.
Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri meminta BPD menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan yang tidak terkait dengan kegiatan usahanya. Ia mendorong BPD untuk berani mencegah intervensi dari berbagai pihak yang dapat melanggar prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan integritas sistem keuangan.
Ditempat yang sama, Kepala PPATK, Dian Ediana Rae menekankan, BPD sepatutnya terus meningkatkan efektivitas implementasi program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), yang mencakup penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.
Discussion about this post