Stop Politik Para Penghianat

Memenangkan Pileg dan Pilpres 2024

DPP PDIP seharusnya membuat perintah tegas kepada tiga pilar partai, yakni eksekutif, legislatif, dan struktur partai serta seluruh kader dan petugas partai untuk fokus memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 di wilayah masing-masing.

Jika ada kepala daerah yang melakukan aksi “show of force” sejatinya diarahkan untuk tugas utama tersebut, bukan untuk diri sendiri. Sebab Pilkada masih jauh, sehingga semua kekuatan saat ini harus diarahkan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024.

Untuk menyikapi dinamika politik saat ini, sebagai kader, kami meminta DPP PDIP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa DPP PDIP tidak perlu menugaskan kader melakukan ajakan memilih (kampanye) di luar jadwal dan tahapan Pemilu. Ajakan memilih dalam bentuk video, spanduk, baliho, maupun bahan dan alat peraga kampanye lainnya, harus sesuai aturan. PDIP harus menghindari aksi “ajakan memilih”, seperti yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka (Walikota Solo) dan Bobby Afif Nasution (Walikota Medan), yang akhirnya kini sedang ditangani Bawaslu RI.

Kedua, bahwa tiga pilar partai dan semua kader, serta petugas partai seharusnya fokus pada tugas memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Sehingga seluruh sumber daya kader, baik relawan, simpatisan, pendukung pribadi, harus diarahkan mendukung dan memenangkan Caleg PDIP dan Capres PDIP, Ganjar Pranowo.

Ketiga, bahwa kepala daerah harus serius mendukung dan memenangkan seluruh caleg dan capres PDIP, Ganjar Pranowo di Pileg dan Pilpres 2024. Jika ditemukan fakta ada kepala daerah yang mendukung caleg dari partai lain, maka sebaiknya kader tersebut tidak dicalonkan kembali di Pilkada serentak 2024.

Keempat, bahwa jika kepala daerah tidak fokus dan serius mendukung dan memenangkan Caleg PDIP, dan Capres PDIP Ganjar Pranowo, dan di daerah yang dipimpinnya Caleg PDIP dan Capres PDIP tidak menang, maka sebaiknya kader tersebut tidak didukung kembali di Pilkada serentak 2024.

Kelima, bahwa Jokowi harus menjadi role model kepemimpinan nasional PDIP. Maka semua kepala daerah PDIP, khususnya bupati dan walikota harus ikut pola Jokowi yang menjadi Walikota Solo dua periode. Sehingga DPP PDIP diminta untuk membuat aturan tegas agar semua bupati dan walikota (tanpa terkecuali) harus memimpin daerahnya dua periode, baru diusung dan didukung ke tingkat lebih tinggi. Kader yang tidak mengikuti pola Jokowi, tidak perlu diusung dan didukung di Pilkada serentak 2024.

PDIP akan memenangkan Pileg dan Pilpres 2024 dengan membangun “Koalisi Besar”, yakni Koalisi Bersama Rakyat. Maka upaya untuk membujuk dan merebut hati rakyat harus dilakukan dengan rendah hati, tidak sombong. Bukan dengan uang dan sembako.(***)