Tahafut Elit Politik

Oleh: Muhamad Iman

Semua orang pada dasarnya ingin menjadi penguasa dan tidak ingin dikuasai. Oleh karena itu, kebanyakan orang dalam kehidupan selalu menggunakan politiknya. Baik itu politik yang mengarahkan pada keseimbangan ataupun menjerumuskan dalam kesesatan.

Dalam sejarah perpolitikan yang ada kaum elite selalu menjadi para penguasa orang-orang tertindas yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli dan mengendalikan proses berjalannya sebuah sistem pemerintahan yang ada di suatu negara. Tak kita sadari hal-hal seperti ini yang dianggap remeh kini kian menjadi masalah yang serius dalam masyarakat.

Bukan mengapa, karena ketika para elit yang berideologikan Machiavellian menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kekuasaan, yang menjadikan ideologinya sebagai acuan dalam bertindak maka tak diragukan lagi huru-hara akan terjadi dimana-mana, rakyat akan menderita, dekadensi moral dan esensi politik itu sendiri akan sirna akibat keffalacian.

Pertanyaan yang timbul di benak kita siapa itu Machiavelli? Mengapa ideologinya diterapkan bisa menjadi sebuah masalah? Dan apa sebenarnya politik itu? Bukankah politik pada dasarnya memang sesuatu yang harus menjadi alat dalam perebutan kekuasaan?

Pertama kita akan menjawab siapa itu Machiavelli sebenarnya? Machiavelli adalah penulis buku yang berjudul ll Principe yang merupakan sebuah risalat politik dan teoretikus politik Firenze Niccolo Machiavelli. Aslinya berjudul De Principatibus, di buku itu mendoktrin bagaimana seorang penguasa dalam menjalankan kekuasaan harus licik, melakukan banyak tipu muslihat demi mendapatkan kekuasaan dan untuk mempertahankan sebuah kekuasaan menggunakan metode militeristik dan perlunya sebuah kekejaman.

Untuk mengetahui lebih detail Machiavelli dan isi buku karangannya maka penulis menyarankan untuk membacanya dan merupakan topik pembahasan yang tersendiri.

Beberapa tokoh yang menerapkan ajaran dari Machiavelli pemimpin bangsa seperti Hitler ataupun Napoleon yang terkenal akan kediktatorannya. Dan menurut hemat penulis tokoh presiden Soeharto juga pun terkenal akan kediktatorannya untuk mempertahankan sebuah kekuasaan menggunakan metode militer itulah salah satu doktrin dari ajarannya.

Selanjutnya apa itu politik? Definisi politik itu sendiri ada berbagai sudut pandang, baik dari para filsuf Yunani kuno maupun para ahli.

Menurut seorang filsuf seperti Aristoteles sekaligus sebagai bapak politik dunia, politik adalah “Usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”. Sedangkan menurut Rod Hague politik adalah “Kegiatan bagaimana usaha untuk mencapai keputusan-keputusan dalam mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”.

Jadi, politik itu suci yang mengajarkan kebaikan, pemerintahan yang sejahtera bagi para elit politik dalam mengemban sebuah amanah dalam masyarakat bukan malah sebaliknya yang justru mereka (penguasa)menjadi musuh-musuh rakyat.

Sebuah kesesatan dan kekeliruan jika para elit politik berpandangan bahwa politik itu semata-mata hanya siapa yang menjadi penguasa dan siapa yang akan dikuasai, siapa yang mengatur dan siapa yang akan diatur dalam menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan apa doktrin dari ajaran Machiavellian (Akulah pemimpin dan kalian harus tunduk dan patuh pada perintahku).

Kembali ke topik pembahasan di awal tadi tentang tahafut elit politik. Disini penulis lebih memfokuskan perhatian pada subsistem pemerintahan yang ada saat ini di Indonesia. Dan mengapa judul yang diangkat menggunakan kata tahafut, elit dan politik?

Tema yang diangkat tahafut elit politik, bukan hanya sekedar identitas melainkan sebuah titik sentral. Dalam penjelasan tahafut (Arab) diartikan sebagai kerancuan.

Sebagaimana sudah dijelaskan di awal tadi elit itu apa, politik itu apa maka dapat kita padukan bahwa penulis disini bertujuan menjelaskan kerancuan akan kesesatan para pemangku kekuasaan dalam roda pemerintahan.

Misalnya, pasal 33 ayat 3 menjelaskan tentang “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tetapi ayat ini ditafsirkan bahwa semua yang ada di negara ini baik darat, laut dan udara dan sumber dayanya semata-mata sudah menjadi milik pemerintah (negara). Padahal, secara harfiah “dikuasai” dan “dimiliki” itu beda.