Dengan demikian perubahan ini nampak hanya menguntungkan korporasi. Perubahan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Nampak keberpihakan penguasa kepada korporasi dan bukan pada rakyat banyak.
Pembangunan yang lahir dari kerakusan industri korporasi telah memunculkan banyak bencana. Inilah wajah buruk pemerintahan yang dikuasai oligarki.
Kebijakan pemerintah pelarangan TV analog ini adalah kebijakan sepihak tanpa memikirkan kondisi rakyat. Keputusan pemerintah akan membebani rakyat dimana rakyat harus menyiapkan Set Top Box (STB) untuk perubahan ke TV digital.
Dilihat tingkat perekonomian masyarakat berbeda-beda sehingga menjadi masalah bagi rakyat kecil yang tidak mampu mengadakan hal tersebut. Bantuan yang akan di berikan pemerintah tidak akan mampu merangkul semua rakyat kecil untuk pengadaan STB ini.
Maka secara otomatis pemerintah nampak memaksa masyarakat untuk mengikuti kebijakan mereka. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan kondisi rakyat yang tidak semua mampu dengan kebijakannya. Kebijakan pemerintah lagi-lagi dalam faktanya menyulitkan rakyat dan semakin menggeruskan ekonomi rakyat.
Pemerintah yang seharusnya adalah pengayom, penjaga dan pelindung justru berperan sebagai perusak bahkan sebagai para pemain yang menghancurkan rakyat dengan mengambil keuntungan. Seolah-olah rakyat hidup untuk mengikuti hawa nafsu mereka untuk memenuhi kepentingan para korporasi yang menguntungkan pihak mereka.
Beginilah kebijakan sistem kapitalisme demokrasi sekuler, kebijakan di putuskan berdasarkan kemauan para pemilik modal para korporasi yang didalamnya pemerintah mengambil keuntungan tanpa memikirkan kondisi rakyat.
Maka wajar jika kebijakan ini di putuskan secara sepihak. Lalu sampai kapan masyarakat selalu hidup dalam lingkaran permainan para penguasa yang sekuler? Hal ini akan terus terjadi ketika sistem Kapitalis demokrasi tetap di terapkan di lingkup hidup masyarakat. Kesengsaraan rakyat akibat kebijakan semaunya pemerintah untuk mengikuti para korporasi pemilik modal. Nah, bagaimana solusinya?
Solusi dalam Islam
Sebagai pemegang kebijakan pemerintah harusnya dapat menjadi pemimpin yang bisa mengayomi rakyat. Bersamanya rakyat merasa aman, nyaman, dan tenteram. Maka dengan begitu rakyat tidak akan mengeluh. Rakyat pun akan selalu mencintai pemimpinnya.
“Sebaik-baiknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu, kamu menghormati mereka dan merekapun menghormati kamu. Pun jelek-jeleknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu.” (HR. Muslim).
Islam hadir di tengah-tengah kehidupan manusia sedari dulu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Ketika Islam di terapkan yang ada adalah kesejahteraan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan semua itu telah di buktikan ketika saat ke Khilafaan dulu yang di pimpin oleh Rasullullah dan para sahabat.
Maka tidak ada sumber yang paling baik yang dijadikan rujukan dan diterapkan dalam kehidupan manusia kecuali datangnya dari Islam. Islam adalah agama sekaligus sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia. Maka selayaknya kita mengambil solusi tuntas dari masalah kehidupan rakyat adalah dengan mengganti sistem peraturan demokrasi menjadi sistem peraturan Islam dengan penerapan Islam Kaffah.
Dengan penerapan Islam Kaffah pemimpin akan senantiasa mengeluarkan setiap kebijakan untuk kemaslahatan rakyat. Islam datangnya dari Allah pencipta bumi ini, maka sungguh Allah akan memberikan keberkahan kepada makhluk-nya ketika aturannya diterapkan.
Semoga tegaknya Islam Kaffah segera terjadi agar rakyat hidup sejahtera yang dijauhkan dari permainan penguasa oligarki yang kotor. Wallahualam.(***)
Penulis: Asal Muna, Sulawesi Tenggara
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post