Oleh: Rusdianto Samawa
Industri maritim, kelautan dan perikanan sedang dalam masalah besar saat ini. Arah pembangunan ekonomi dan industrialisasi sudah dicanangkan pada visi poros maritim jilid pertama, periode Joko Widodo tahun 2014-2019. Namun, visi selama 9 tahun berjalan mandeg alias buntu.
Dimana-masa 9 tahun ini, industrialisasi kelautan dan perikanan terseok-seok. Ibarat kata “Berlari Ditengah Lumpur”. Walaupun komitmen maritim telah diangkat ke panggung dunia politik. Ternyata itu bualan belaka. Tak jauh beda dulu dan sekarang. Cuma gaung poros maritim untuk menarik investasi global dalam pembiayaan infrastruktur.
Bayangkan kalau berlari ditengah lumpur, betapa capek, berat dan mandeg. Tentu jelas visi poros maritim gagal total dan wacana empuk saja dalam menarik utang pemerintah yang sangat tinggi.
Gagalnya poros maritim itu, karena platform akselerasi kebijakan antara pusat dan daerah tidak linier. Kebijakan maritim berkisar pada investasi. Tak ada kolaborasi masyarakat pesisir dengan pemerintah sehingga sangat paradoks diantara banyak cita-cita yang ingin dicapai. Bahkan pulau-pulau kecil terjual kepada asing. Mudah sekali tergadai. Padahal poros maritim untuk bangkitkan kedaulatan wilayah Indonesia yang luasnya sangat-sangat luas wilayah lautnya dibandingkan daratan.
Padahal, keyakinan besar pemerintah pada periode pertama adalah pembangunan industri maritim, kelautan dan perikanan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kendala pengembangan ekonomi dan industri perikanan di dalam negeri.
Bahkan, pemerintah pusat dan daerah didorong lebih cepat laksanakan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan maritim, industri kelautan dan perikanan. Namun tetap gagal. Karena, selama ini pengembangannya banyak kendala dan buntu pada level kebijakan. Kendala itu meliputi pasokan bahan baku, infrastruktur, suplay change, sarana dan prasarana, serta kebijakan dan peraturan.
Misalnya saja pada tingkat utilisasi industri pengolahan ikan masih di bawah 40 persen. Padahal penting untuk dilakukan harmonisasi agar segera bangkit dan berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat pesisir.
Visi Misi Anies: Ekonomi, Kesejahteraan dan Bayar Utang Negara
Berdasarkan kajian diatas, diperlukan optimalisasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sehingga pasokan bahan baku dan harganya bisa stabil. Wilayah Maluku, Bitung, Bali, Jakarta, Surabaya dan Kalimantan yang memiliki SLIN. Sementara daerah lain, belum ada. Tentu konsep dan gagasan visi misi Anies Baswedan agar ada keseimbangan bagi daerah sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat bisa dihadirkan. Kebutuhan SLIN bagi daerah lain, perlu diterapkan seperti Nusa Tenggara (NTB-NTT) dan kepulauan Sumatera.
Mestinya, SLIN mengikuti lima selat yang dimiliki Indonesia yakni Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Lombok dan Selat Madura. Kelima Selat ini merupakan arus kapal-kapal logistik nasional.
Kalau kelima selat itu bisa “Dipagar” atau “Payment Cash”, maka ini sebenarnya pelaksanaan kebijakan maritim Indonesia. Apabila komitmen visi misi Anies Baswedan bisa terlaksana, Indonesia akan berdaulat, adil dan makmur. Bayangkan saja, kalau kelima selat itu dipagar. Maka seluruh kapal-kapal cargo akan payment cash ke negara. Tentu cara memagarinya dengan membuat peraturan SLIN secara ketat.
Visi misi pasangan AMIIN ini, membuat pegiat maritim, kelautan dan perikanan sangat optimistis. Karena dari SLIN itu bisa muncul kebangkitan baru dunia maritim, industri perikanan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sala satu problem besar ekonomi masyarakat pesisir tidak tumbuh adalah panjangnya mekanisme distribusi hasil kegiatannya. Karena SLIN yang membuat ketimpangan itu nyata, tidak merata pada kelima selat, seperti wilayah Nusa Tenggara (NTB-NTT-Bali-Sumatera). Para nelayan, pengusaha, juragan dan industri harus melewati Bali atau Surabaya untuk bisa ekspor (distribusi) dan/atau penjualan ke pasar luar negeri.
Discussion about this post