Oleh: Rusdianto Samawa
Anies Baswedan sudah menggratiskan 98 persen peserta BPJS di Jakarta. Sejak awal jadi gubernur 73% warga Ibu Kota yang miliki BPJS, namun angkanya meningkat jadi 99,9%. Mayoritas rakyat tak miliki BPJS berasal dari kelompok bawah sekitar 27%. Anies waktu itu, langsung targetkan di APBD perubahan, dikeluarkan Rp 1,3 sampai Rp 1,4 triliun, sehingga bisa menutup seluruh biaya BPJS sehingga Jakarta dalam singkat menjadi 99,9% terjamin.
Itulah rekam jejak tak ternilai yang diingat oleh seluruh rakyat Jakarta. Kemudahan berobat dan pelayanan rumah sakit yang berkeadilan (sama rata). Investasi kesehatan masyarakat, lebih penting dibanding investasi infrastruktur. Semua pembangunan fisik masa rezim Jokowi jauh dari kata sehat sebagai dampak. Malah ketimpangan yang menganga lebar, terjadinya gap antara kaya dan miskin.
DKI Jakarta, saat dipimpin Anies Baswedan lebih mementingkan kesehatan masyarakat dan jaminan sehat, kepesertaan BPJS melebihi target RPJMN 2024, yaitu capai 98 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Jumlah peserta BPJS capai 11.038.832 jiwa pada April 2021 dan pada Desember 2021 pula, APBD DKI Jakarta tanggung pembayaran BPJS sebesar 4,7 juta peserta atau setara 40 persen dari total peserta BPJS di DKI Jakarta.
Anies Baswedan masa itu, semacam penyelamat muka rezim pemerintahan sekarang, karena memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk penduduk miskin yang mendapat kritik tajam dari rakyat. Peserta JKN-KIS yang miliki kartu BPJS sebagai penerima bantuan iuran (PBI) ABPN) sekitar 96,7 juta jiwa.
Karena jumlah kunjungan ke layanan kesehatan peserta BPJS PBI pada 2022 capai 236,9 juta, lampaui kunjungan peserta BPJS non-PBI yang hanya 162,7 juta. Untuk peserta BPJS PBI APBD, jumlahnya 37 juta jiwa. Jadi, total peserta BPJS PBI APBN -APBD capai 133,7 juta jiwa. Peserta aktif BPJS per 2022 sebanyak 204,37 juta jiwa. Artinya, peserta BPJS PBI APBN capai 47,3 persen dan peserta BPJS PBI APBD capai 18,1 persen.
Tentu cara kerja Anies Baswedan meraih capaian dan kepuasan dari rakyat, tidak terlepas dukungan dari satuan kerja birokrasi dibawah komandonya, seperti Dinas Kesehatan, Disnaker, Dinsos, Dukcapil dan Diskominfo, untuk memastikan setiap peserta yang terdaftar miliki NIK yang valid. Anies telah terbukti bahwa urusan rakyat tak boleh timpang, harus adil, bijaksana, progresif, inovatif, terbuka dan pelayanan setara bagi semua rakyat baik domisili Jakarta maupun luar Jakarta. Bahkan, kembangkan aplikasi Gawai untuk mudahkan pelayanan.
Majunya Anies Baswedan berpasangan Muhaimin Iskandar pada kontestasi Pilpres 2024 merupakan harapan baru rakyat. Tawaran pasangan perubahan ini, tentu lebih dipercaya ketimbang harapan itu dicantolin kepada pasangan lain, dalam pilpres mendatang. Pasalnya, pasangan lain tak ada bukti kemampuan urus rakyat secara adil dan merata.
Modal sosial Anies sangat besar. Salah satu, prestasi capaian Universal Health Coverage (UHC) di Jakarta. Tentu tidak terlepas dari visi-misinya selama pimpin Jakarta, yaitu jadikan Jakarta sebagai kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, dan perkuat nilai-nilai keluarga serta memberi ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
Menurut Anies sendiri, kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan. Terpenuhi kesehatan yang baik, maka produktivitas penduduk pasti meningkat. Integrasi jaminan kesehatan penduduk melalui BPJS gratis merupakan langkah strategis bagi seluruh rakyat sehingga kemudahan peroleh akses fasilitas kesehatan secara gratis karena negara harus menanggungnya.
Beberapa hari lalu, sela-sela kampanye di Jambi dan Kepri, Anies utarakan gagasan pelayanan BPJS gratis untuk menjadi lebih baik. Kedepan, secara bersama perbaiki masalah mendasar yang emergency. Anies akan tuntaskan BPJS secara nasional. Apalagi saat ini, sangat bermasalah dan bebani rakyat.
Anies melihat dan amati, pemerintah tak yakin kelola BPJS secara baik. Evaluasi pelayanan kesehatan di Indonesia harus dilakukan, khususnya pengguna BJPS sering kali dirasakan lebih rendah dibandingkan non-BPJS. Padahal semua rakyat berhak dilayani kesehatan secara baik dan berkualitas.
“Jadi kalau datang ke tempat pelayanan kesehatan pulangnya itu bersyukur. Bukan datang, pulangnya malah makin sakit, makin miskin. Ya berat itu,” kata Anies saat hadiri Deklarasi Desak Anies di Riau Pekanbaru (16/12/23).
Anies berkata “telah menyiapkan solusi sistem yang tidak merugikan bagi semua pihak. Kita perlu berbicara dengan dokter, pengelola rumah sakit, tenaga kesehatan kemudian pasien dan pemerintah baik pusat serta daerah. Duduk bersama, menata ulang sistemnya, supaya BPJS bisa gratis dan pelayanan bagus. Tentu, merangkul seluruh pihak, tak lupa memikirkan tekanan besar yang dihadapi dokter dan perawatnya. Kalau tidak duduk bersama, hanya diputuskan sepihak oleh BPJS atau Kementerian Kesehatan maka tidak akan hasilkan solusi yang baik,” kata Anies.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penduduk yang memiliki BPJS Kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 235,71 juta (60,49%). Pada 2022 totalnya capai 248,77 juta. Pada 2022 setara 90,34% dari total penduduk Indonesia 275,36 juta. Dari jumlah tersebut hanya 20,03% yang merupakan peserta BPJS Kesehatan mandiri (non Penerima Bantuan Iuran – PBI). Sisanya, sebanyak 38,46% adalah peserta PBI.
Sementara, per 1 September 2023, BPJS mencatat jumlah peserta JKN capai 262.865.343 atau setara 94,64 persen jumlah penduduk Indonesia. Kedepan, berharap capai 99,9 persen dari total penduduk pada akhir 2023. (Data Books, 2023).
Discussion about this post