Politik dalam Kebijakan Pengembangan Sektor Agribisnis

Oleh: Merlin Genda

Kebijakan agribisnis memiliki keterkaitan yang erat dengan politik agribisnis, di mana politik agribisnis melibatkan campur tangan pemerintah dalam sektor agribisnis. Ketika membicarakan kebijakan agribisnis, konteks kebijakan tersebut harus mencakup paradigma yang disesuaikan dengan kepentingan dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Kebijakan yang efektif berarti kebijakan yang mencakup implementasi secara menyeluruh dan memiliki sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan ini dapat memengaruhi keputusan produsen, konsumen, dan para pelaku pemasaran, serta berdampak pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha pertanian.

Kebijakan politik dalam manajemen agribisnis juga mencakup kebijakan produksi, subsidi, investasi, dan harga, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, dan ketersediaan pangan.

Campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan ini memainkan peran penting dalam mengatur dan mengarahkan aktivitas agribisnis guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sejauh ini, peningkatan produksi pertanian yang tercatat dalam statistik telah mencapai tingkat yang cukup baik.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun produksi meningkat, pendapatan petani tidak selalu mengalami peningkatan yang sama. Bahkan, ada kecenderungan bahwa pendapatan petani cenderung menurun jika dibandingkan dengan peningkatan produksi industri.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya peningkatan produksi pertanian berhasil, masih diperlukan pengembangan kebijakan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan dari kelebihan produksi tersebut dan agar petani dapat memperoleh pendapatan yang layak dari hasil kerjanya.

Untuk itu, diperlukan pengembangan paradigma baru yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Paradigma baru ini mengusung pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang akan meningkatkan hubungan langsung antara produksi pertanian, pengolahan hasil, dan pembangunan
infrastruktur yang diperlukan.

Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.

Pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang sedang dikembangkan harus memenuhi empat aspek berikut ini: