PENASULTRA.ID, KENDARI – Indonesia mengukuhkan posisi sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit terluas di dunia dengan total luas lahan mencapai 16,83 juta hektare.
Bahkan, angka tersebut diperkirakan telah melampaui 17,5 juta hektare, dengan 41 persen di antaranya merupakan perkebunan rakyat yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Namun, ironi terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, luas lahan sawit di Bumi Haloeko mencapai 61.150 hektare, tetapi produktivitasnya justru menjadi yang terendah di Indonesia, yakni hanya 1,5 ton per hektare.
Rendahnya produktivitas ini dipicu oleh sejumlah faktor krusial, mulai dari hambatan peremajaan tanaman, minimnya pengetahuan petani mengenai Good Agricultural Practices (GAP), hingga maraknya peredaran benih ilegal.
Guna menjawab tantangan tersebut, Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) menyelenggarakan Workshop & Pasar Benih bertajuk “Meningkatkan Perekonomian Daerah 3T dengan Kelapa Sawit” di Kota Kendari, Selasa 3 Mei 2026.
Acara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ini menyasar daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Sultra, seperti Kabupaten Wakatobi, Konawe Selatan, Muna, dan Konawe Kepulauan.
Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka diwakili oleh Asisten III Setda Sultra, Mujahidin menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, sektor perkebunan kelapa sawit, baik milik rakyat maupun swasta memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Provinsi Sultra memiliki peluang besar melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran yang besar, Kepala Dinas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus jeli menangkap peluang ini agar dana tersebut terserap optimal demi kesejahteraan petani,” kata Mujahidin.
Meski dana tersedia, realisasi bantuan dari BPDP sering kali terhambat masalah administrasi dan teknis. Pembina POPSI, Ir. Bambang, MM., menyoroti rendahnya capaian rekomendasi teknis (rekomtek) di daerah.
“Dari target 180 ribu hektare secara nasional, capaiannya belum pernah maksimal, paling besar hanya 20 ribu hektare. BPDP tidak pernah kekurangan dana, tetapi pemenuhan syarat rekomtek di lapangan memang masih sulit,” ujar Bambang.
Senada, Dwi Nuswantara menambahkan bahwa anggaran untuk pengembangan sawit rakyat sebenarnya lebih dari cukup. Dengan alokasi Rp60 juta per hektare, setidaknya dibutuhkan Rp6 triliun per tahun untuk membiayai target 180 ribu hektare. Sayangnya, capaian tahunan belum mencapai setengah dari target tersebut.
Discussion about this post