Belum nampak kontribusi besar KKP melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, perekonomian nelayan, pedagang, buruh nelayan, ABK hingga pekerja belum ada peningkatan taraf pendapatannya.
Sementara ekonomi Indonesia dalam keadaan terseok-seok. Sehingga janji dan peran KKP untuk memberi kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat pesisir hanya omong kosong.
Harapan adanya multiplier effect bagi pembangunan nasional melalui kebijakan penangkapan ikan terukur sebagai penopang ketahanan pangan belum dapat diwujudkan sama sekali. Padahal itu merupakan program prioritas KKP tahun 2021-2024 yang keberlanjutan untuk kesejahteraan nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga, belum berhasil menaikkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena gagal perbaiki tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut.
Padahal data KKP; perolehan PNBP hingga 21 Desember 2021, totalnya capai Rp920 miliar. Jumlah tersebut diharapkan bertambah bahkan melebihi Rp1 triliun pada tahun 2022.
Namun, yang terjadi sebaliknya mengalami penurunan dan stagnan atas tagihan PNBP di bidang perikanan tangkap dan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang jumlahnya masing-masing lebih dari Rp35 miliar dan Rp350 miliar. KKP gagal dalam kebijakan penangkapan ikan terukur.(***)
Penulis: Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post