Oleh : Teti Ummu Alif
Sidang Majelis Umum ke 24 The World Tourism Organization (UNWTO) yang dilaksanakan pada 30 November sampai dengan 3 Desember 2021 di Madrid telah memutuskan Bali, Indonesia sebagai tuan rumah World Tourism Day 2022 dengan tema Rethinking Tourism (Tempo.co 4/ Desember 2021).
Jika tidak ada aral melintang, World Tourism Day 2022 atau peringatan hari Pariwisata sedunia tersebut akan dilaksanakan pada 27 September 2022 mendatang. Selain itu, Desa Nglanggeran asal Yogyakarta juga menerima penghargaan sebagai salah satu Best Tourism Villages UNWTO bersama dengan 43 desa lainnya dari 32 negara. Desa Nglanggeran diberikan pengakuan atas sumber daya alam dan budayanya serta tindakan dan komitmen inovatif dan transformatif terhadap pengembangan pariwisata yang sejalan dengan SDGs.
Jelas Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk memajukan agenda-agenda global pariwisata, khususnya untuk memulihkan pariwisata pasca pandemi Covid-19. Dalam pertemuan ini, Indonesia juga memberikan perhatian terhadap dampak pandemi bagi pekerja pariwisata, utamanya perempuan. Indonesia telah merancang berbagai program untuk mendukung pekerja perempuan di masa pandemi.
Pada Sidang Majelis Umum UNWTO, negara-negara sepakat bahwa pariwisata merupakan pilar pembangunan yang menyerap banyak lapangan pekerjaan, inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, ketersediaan vaksin harus terus didorong guna percepatan pemulihan pariwisata dunia pasca pandemi Covid. UNWTO sendiri adalah badan PBB yang memiliki kewenangan dalam mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan universally accessible.
Indonesia telah menjadi anggota UNWTO sejak tahun 1975. Sebagai negara berkembang yang ingin unjuk gigi di kancah internasional, tentu penobatan ini merupakan sesuatu hal yang sangat membanggakan. Hanya saja, pemerintah tidak boleh terlena dalam euforia ini. Sebab, selalu ada kepentingan menguntungkan di balik agenda internasional yang melibatkan Indonesia. Dengan kata lain simbiosis mutualisme mutlak adanya.
Ya, sektor pariwisata senantiasa di gadang-gadang berkontribusi positif bagi perekonomian bangsa. Olehnya, sarana dan prasarana pendukungnya digenjot sepanjang waktu. Lalu muncul pertanyaan. Siapakah yang menikmati keuntungan bisnis pariwisata? Benarkah pariwisata mampu memberikan kesejahteraan masyarakat?.
Aklamasi, Yusran Akbar Nahkodai Kadin Konawe https://t.co/sdHfpnKrOb
— Penasultra.id (@penasultra_id) December 20, 2021
Faktanya, sejauh ini belum ada bukti nyata yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan, UNWTO sekalipun tidak mampu memberikan bukti bahwa destinasi pariwisata bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat di daerah wisata. Justru sebaliknya, yang sejahtera adalah Sang empunya destinasi. Tak lain dan tak bukan adalah para kapitalis berkocek tebal.
Dalam paradigma ekonomi kapitalis neoliberal memandang bahwa pariwisata merupakan peluang bisnis yang menggiurkan. Sehingga pemerintah mati-matian menggenjot remahan sektor pariwisata dan membiarkan kekayaan alam tereksploitasi atas nama liberalisasi pasar.
Dengan demikian, kita mesti mewaspadai kemungkinan di balik penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah hari pariwisata dunia walaupun masih setahun lagi. Pertama, jebakan utang dan investasi. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu akan memperkenalkan berbagai destinasi wisata yang telah atau sedang berjalan. Saat itulah kesempatan berharga bagi Indonesia berpromosi kepada negara-negara dunia dengan tawaran kerja sama investasi di bidang pariwisata. Sebab, investasi identik dengan utang.
Discussion about this post