Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Pasca bubarnya koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) dan koalisi kebangkitan Indonesia raya (KKIR), peta politik makin dinamis. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang semula berharap menjadi pasangan Anies Rasyid Baswedan (ARB), Minggu (17/9/2023) bersama sang bapak, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang.
Mereka disambut sejumlah pimpinan partai politik (parpol) yang telah bergabung dalam koalisi gemuk (Gerindra, PAN, Golkar, Gelora, PBB, PSI, Garuda, dan Prima). Pertemuan tersebut makin menarik karena sejumlah purnawirawan, pimpinan ABRI (TNI) di masa orde baru, pimpinan Pepabri saat ini juga hadir.
Koalisi Parpol Pragmatis
Meskipun pemilihan presiden (pilpres) secara langsung (sejak 2004) telah berlangsung empat (4) kali, namun hingga jelang pilpres 2024, sama sekali tidak ada kemajuan dalam penentuan koalisi (kerjasama) parpol. Publik tidak pernah diberi informasi terkait ide, gagasan, program politik, dan alasan membentuk koalisi. Bahkan dalam piagam koalisi yang dibuatpun tidak tercantum materi terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Demikian pula dengan bakal calon presiden (bacapres) yang akan diusung pun diusulkan hanya berdasarkan hasil survei. Bukan karena rekam jejak yang menakjubkan atau karena prestasi selama menjadi pemimpin.
Publik disuguhi dagelan politik dari para sutradara dan aktor yang hanya sibuk demi kepentingan politik jangka pendek. Saat membentuk koalisi, mereka asyik saling memuji, hingga tanda tangani piagam koalisi. Sewaktu koalisi bubar mereka saling memaki hingga ancam lapor polisi.
Kelakuan elit politik persis sama dengan pernyataan Gus Dur saat menyebut DPR (Parpol) sebagai anak taman kanak-kanak (TK), bahkan turun menjadi kelompok bermain anak (playgroup).
Kebutuhan dan kepentingan rakyat tidak masuk dalam alasan pembentukan maupun bubarnya koalisi. Orientasinya hanya untuk kepentingan kekuasaan elit parpol dan bagi- bagi kursi semata. Sehingga tidak ada koalisi yang idiologis, strategis, kokoh jangka panjang.
Hari ini selalu bersama, besok sudah berpisah, kemarin terlihat serasi, hari ini langsung cerai. Kualitas demokrasi kita sangat rendah, karena politisi tidak akrab dengan literasi dalam politik. Sehingga dinamika politik kita sepi dan kering dari hal-hal strategis dan menarik.
SBY Turun Gunung
Meski Partai Demokrat belum resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo sebagai bacapres, namun SBY telah memberi isyarat awal Demokrat akan bergabung. Dukungan disampaikan SBY di tempat yang tidak jauh dari lokasi praktik korupsi anak buahnya dalam kasus pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional.
SBY mengatakan: “for you, Saya akan turun gunung”. Prabowo pun sigap merespons SBY, dan langsung berdiri, dengan sikap siap memberi hormat kepada SBY. Para peserta yang terdiri dari para elit politik nasional bertepuk tangan atas aksi “turun gunung SBY”, menuntun AHY, putranya, lepas dari kegalauan pasca ditinggal bacapres ARB.
SBY tidak membiarkan putranya AHY larut dalam kekecewaan, kegalauan panjang. SBY menuntun AHY “move on” dari sosok musang berbulu domba, ke sosok macan Asia, Prabowo. Aksi turun gunung SBY pun tidak sendirian, pilihan langkah politiknya diikuti para purnawirawan sepuh yang tidak pernah jauh dari kekuasaan. Reuni para jenderal yang turut menikmati kejayaan orde baru (orba) pun kembali berlangsung di Hambalang.
Pertemuan Hambalang menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi para jenderal didikan Soeharto. Reuni antara SBY, Wiranto, Hendropriyono, Agum Gumelar pun membuat Prabowo semringah. Prabowo dengan terbuka menyambut para koleganya dengan sikap hormat.
Meski para jenderal tersebut pernah terlibat dalam pemberhentian Prabowo dari TNI. Wiranto sebagai Panglima ABRI (TNI) membentuk dewan kehormatan perwira (DKP), dengan salah seorang anggotanya SBY. DKP menemukan delapan (8) pelanggaran Prabowo yang membuatnya diberhentikan dari prajurit TNI.
Discussion about this post