Oleh: Irman
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu data strategis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah, persentase perubahan IHK atau yang lebih dikenal dengan istilah tingkat inflasi/deflasi merupakan indikator ekonomi penting yang kualitas datanya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) ataupun penurunan harga (deflasi). IHK sendiri meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi ditambah dengan minuman dan tembakau. Komponen IHK lainnya dalam perhitungan inflasi adalah pengeluaran perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi.
Kata Inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga, apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Praktisnya, inflasi adalah kenaikan harga, dimana kebalikannya adalah deflasi (penurunan harga). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Penentuan barang dan jasa dalam paket komoditas atau keranjang inflasi didapatkan dari Survei Biaya Hidup (SBH).
SBH pertama kali dilakukan pada tahun 1977/1978, dilanjutkan pada 1988/1989, 1996, 2002, 2007, 2012 dan yang terakhir adalah 2018. Saat ini IHK dihitung berdasarkan SBH tahun 2018, yang merupakan survei yang ke-7 sejak pertama kali dilaksanakan.
Perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan barang/jasa, perkembangan jenis dan kualitas barang/jasa, serta perubahan selera dan perilaku masyarakat dapat mengubah pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut mengakibatkan paket komoditas (commodity basket) dan diagram timbang hasil SBH 2018 sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan keadaan sekarang secara tepat.
Jokowi Minta Gubernur Sultra Jaga Investasi VDNI https://t.co/MyaDmjAzsv
— Penasultra.id (@penasultra_id) December 28, 2021
Untuk itu, SBH 2022 diharapkan dapat menghasilkan paket komoditas dan diagram timbang terbaru dalam penghitungan IHK yang up to date setelah terjadi pandemi. SBH 2022 dilaksanakan di 154 kabupaten/kota. Dari 154 kabupaten/kota tersebut, 94 kabupaten/kota merupakan cakupan sampel SBH 2018 yang dilakukan di daerah perkotaan dan 60 kabupaten merupakan tambahan sampel SBH 2022 yang dilakukan di daerah pedesaan.
Hal tersebut diperuntukkan agar pemerintah juga dapat melihat pola konsumsi masyarakat tidak hanya di wilayah perkotaan saja tetapi di wilayah pedesaan juga. Khususnya di Sulawesi tenggara yaitu Kota Kendari, Kota Bau-Bau dan Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka yang menjadi sampel SBH 2022. Pendataan Survei Biaya Hidup 2022 menggunakan sampel rumah tangga yang independen setiap triwulan selama tahun 2022.
Discussion about this post